Kabar24.com, JAKARTA—Salah satu kunci utama dalam perbaikan tata kelola hutan dan iklim di Indonesia adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi dari kegiatan Seminar Nasional tata kelola hutan dan iklim dan Pertemuan para Mitra selama dua hari pada (3-4/11) yang digelar Kemitraan (Partnership) di Jakarta.
Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dengan dukungan Kedutaan Norwegia sejak 2007 telah melaksanakan Forest Governance Program (FGP), yang melibatkan para pihak baik di pusat maupun daerah.
Kegiatan seminar dan pertemuan para mitra bertujuan untuk membahas sejauh mana capaian-capaian dan dampak program terhadap perbaikan tata kelola hutan.
Dalam pertemuan para pihak disepakati bahwa kemiskinan masyarakat di sekitar hutan, kebakaran hutan, dan lahan yang luas, deforestasi, ketimpangan pemberian hak dan akses kepada masyarakat, dan konflik tenurial adalah beberapa permasalahan yang masih perlu diselesaikan untuk menuju tata kelola hutan dan iklim yang lebih baik.
Hendri Octavia, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengatakan selama ini masyarakat memang masih sebagai pekerja sehingga masyarakat cenderung miskin.
Untuk itulah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dari 13 pemerintah kabupaten/kota serta kalangan masyarakat sipil, menargetkan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan seluas 500 ribu hektar.
“Bagi masyarakat, program ini selain meningkatkan pendapatan ekonomi juga mengurangi konflik atas sumberdaya hutan. Program ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya hutan,” kata Hendrimelalui siaran pers, Kamis (5/11/2015).
Yanto L Adam dari Lembaga Pengelola Hutan Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah juga mengatakan setelah mendapat hak pengelolaan hutan desa maka wilayah desanya lebih aman dari ekspansi perusahaan perkebunan.
Hal senada juga disampaikan Agapitus dari AMAN Kalimantan Barat yang menceritakan pengalaman pendampingan di Kampung Sungai Utik.
Di wilayahnya, masyarakat masih kuat menjaga hutan berdasarkan norma dan aturan adatnya, sehingga selain mendapatkan pengakuan dari para pihak juga terjaga dari illegal logging.
Grahat Nagara dari Auriga menjelaskan melalui program ini memungkinkan kalangan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses-proses pembenahan kebijakan sumberdaya alam.
Auriga dan Kemitraan telah mendukung KPK dalam mengembangkan portal Indonesia Memantau Hutan (IMH) dan terlibat dalam mendorong Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan.
Saat ini NKB telah bertransformasi menjadi gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam (GN-PSDA, yang tidak hanya meliputi sector kehutanan tetapi juga perkebunan, pertambangan dan kelautan.
Hasbi Berliani, Program Manager Sustainable Environment Governance Kemitraan mengatakan, Kemitraan akan terus berkomitmen untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan iklim, bekerjasama dengan para pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Persoalan deforestasi, rehabilitasi gambut, peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan, pengakuan masyarakat hukum adat dan penanganan konflik mesti dapat diselesaikan dengan kerjasama dan mobilisasi sumberdaya para pihak,” katanya.
Sementara itu kalangan organisasi masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam implementasi program juga mengatakan bahwa program FGP telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif, desentralisasi kehutanan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas sektor kehutanan.
