Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPD: Pansus Asap Hadir untuk Bongkar Siapa Pembakar Hutan

Panitia Khusus (Pansus) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) siap untuk membongkar segala persoalan terkait bencana kabut asap di pelbagai daerah.
Titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan./Ilustrasi
Titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan./Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA—Panitia Khusus (Pansus) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) siap untuk membongkar segala persoalan terkait bencana kabut asap di pelbagai daerah.

Anggota Pansus penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang lebih dikenal dengan Pansus Asap, Abdul Aziz menilai aparat penegak hukum belum transparan dan terbuka mengekspose siapa saja pihak yang diperiksa terkait kebakaran hutan.

Menurutnya, Pansus yang dibentuk pada akhir Oktober itu akan mengawal bagaimana perkembangan penegakan hukumnya.

“Saya akan pertaruhkan jabatan saya kalau Pansus ini tidak bisa membongkar kasus pembakaran hutan ini,” ujarnya.  Dia juga berharap penanganan karhutla tidak parsial dan tidak tergesa-gesa.

Pansus pun didorong untuk membongkar segala persoalan terkait bencana kabut asap yang melanda daerah di Sumatera dan Kalimantan," ujar senator dari Sumatera Selatan itu di Kompleks Parlemen, Selasa (3/11/2015).

“Pansus asap DPD mendorong pengawasan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang belum transparan dan terbuka mengekspose siapa-siapa saja pihak yang diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, kepada BBC.com, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pertimbangan ekonomi membuat pemerintah belum ingin mengumumkan perusahaan perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan.

Dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Luhut mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh melancarkan penegakkan hukum khususnya perusahaan perkebunan dan pengelolaan hutan.

"Yang ditersangkakan sudah cukup banyak. Angkanya tidak saya pegang, tapi itu sudah jalan," kata Luhut. Namun siapa-siapa saja pemilik perusahaan itu pihaknya menyatakan belum ingin membukanya kepada publik.

Ketika ditanya mengapa pemerintah tidak mau segera membuka nama-nama perusahaan yang dituding terlibat pembakaran hutan itu, Luhut menjawab pihaknya mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomi.

“Karena kita tidak ingin menimbulkan distorsi yang akibatnya nanti menimbulkan lay off (pemecatan karyawan)," ujarnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper