Bisnis.com,BEKASI-Para pengusaha di Kabupaten Bekasi menghawatirkan penentuan Upah Minimum Kota (UMK) dipolitisasi, mengingat beberapa daerah akan menggelar hajatan pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat.
Sutomo, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Apindo Kabupaten Bekasi menuturkan politisasi pada penentuan UMK akan memicu faktor lain dalam penentuan UMK.
"Sejauh ini tidak ada pencampuran politik dengan bisnis, tapi memang ada kekhawatiran," katanya, Senin (12/10).
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Kabupaten Bekasi Obing Fachruddin mengharapkan, proses penetapan besaran UMK nantinya tidak bercampur dengan kepentingan politik, mengingat keputusan tersebut akan berdampak terhadap kehidupan orang banyak.
"Harusnya tidak dipolitisasi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak."
Menurutnya, selama ini pengambilan keputusan besaran UMK di Kabupaten Bekasi masih relatif objektif. Hanya saja, kepentingan buruh dengan pengusaha dalam menentukan besaran upah kerap berbeda.
