Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Penjelasan Kabareskrim Soal Penanganan Pidana Pilkada

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Anang Iskandar meminta para penyidiknya untuk mengubah pola pikir ihwal penanganan tindak pidana pemilihan pada pilkada serentak mendatang.
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 06 Oktober 2015  |  20:09 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Anang Iskandar. - Bisnis
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Anang Iskandar. - Bisnis

Kabar24.com, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Anang Iskandar meminta para penyidiknya untuk mengubah pola pikir ihwal penanganan tindak pidana pemilihan pada pilkada serentak mendatang.

"Jadi, penyidik harus mengubah pola pikir [dalam menangani pidana pemilihan] yang dipakai adalah UU No.8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jangan lagi berorientasi pada KUHAP dan KUHP," katanya dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak Permasalahan dan Pemecahannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Dengan demikian, lanjut Anang, dalam menyidik tindak pidana pemilihan kepolisian mesti mengacu pada undang-undang tersebut. Selain bersifat khusus, formil maupun materil sudah tercakup di dalam undang-undang itu.

"Ini undang-undang bersifat khusus, sampingkan yang bersifat umum karena berbeda pidananya," katanya.

Lebih lanjut Anang menuturkan polisi juga tidak dapat serta merta menyidik pidana itu, kecuali atas laporan dari Badan Pengawas Pemilu. Sebab Bawaslu terlebih dahulu akan memilah laporan terkait pilkada yang datang dari masyarakat atau temuan sendiri.

Mengenai mekanismenya, kata Anang telah diatur dalam standar operasional prosedur yang sudah sudah disetujui Polri, Bawaslu, dan Kejaksaan Agung, tetapi belum secara formal. "Akan ditandatangani 8 Oktober mendatang oleh Kapolri, Bawslu, dan Kejaksaaan Agung," katanya.

Pidana Pemilihan Umum:

Kabareskrim : Jangan Lagi Berorientasi ke KUHAP dan KUHP

 

Bisnis, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Pol. Anang Iskandar meminta para penyidiknya untuk mengubah pola pikir ihwal penanganan tindak pidana pemilihan pada pilkada serentak mendatang.

"Jadi, penyidik harus mengubah pola pikir [dalam menangani pidana pemilihan] yang dipakai adalah UU No.8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jangan lagi berorientasi pada KUHAP dan KUHP," katanya dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak Permasalahan dan Pemecahannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Dengan demikian, lanjut Anang, dalam menyidik tindak pidana pemilihan kepolisian mesti mengacu pada undang-undang tersebut. Selain bersifat khusus, formil maupun materil sudah tercakup di dalam undang-undang itu.

"Ini undang-undang bersifat khusus, sampingkan yang bersifat umum karena berbeda pidananya," katanya.

Lebih lanjut Anang menuturkan polisi juga tidak dapat serta merta menyidik pidana itu, kecuali atas laporan dari Badan Pengawas Pemilu. Sebab Bawaslu terlebih dahulu akan memilah laporan terkait pilkada yang datang dari masyarakat atau temuan sendiri.

Mengenai mekanismenya, kata Anang telah diatur dalam standar operasional prosedur yang sudah sudah disetujui Polri, Bawaslu, dan Kejaksaan Agung, tetapi belum secara formal. "Akan ditandatangani 8 Oktober mendatang oleh Kapolri, Bawslu, dan Kejaksaaan Agung," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kabareskrim
Editor : Bastanul Siregar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top