Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diminta membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS), sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat.
Menurut dia, kerja sama perlu melibatkan perwakilan kelompok marginal seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
“Hal itu mengingat program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) memiliki prinsip no one leave behind,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers, Minggu(27/9/2015).
Sejalan dengan pemikiran itu, Kalla menilai SDGs tak mungkin berjalan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
“Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu,” katanya.
Kendati demikian, Kalla menegaskan pemerintah tak akan membentuk lembaga baru untuk implementasi SDGs. Program PBB ini akan diintegrasikan dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM).
Karena sifat SDG yang lintas sektor, Kalla akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator. Dia juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif.
Menanggapi hal itu, Senior Adviser INFID Mickael Bobby Hoelman menjelaskan sekretariat bersama yang diharapkan ialah cara pelembagaan partisipasi publik yang baru terutama menyongsong implementasi SDG.
