Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperhatikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah (Kalteng), yang mengakibatkan masyarakat di provinsi tersebut diselimuti kabut asap.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas, mengatakan kebakaran di provinsi itu sudah terjadi sejak 1997, dan menghanguskan lahan total sekitar 8,9 juta hektare hutan. Namun, paparnya, pergantian pemerintahan hingga kini belum memberi perubahan.
"Tetapi justru pemerintah lebih banyak mengabaikan masalah utamanya dengan terus mengeluarkan izin di lahan gambut, sehingga memperparah dan medorong bencana ini terus berulang," kata Arie dalam keterangannya, Jumat (25/9/2015).
Dia menuturkan, Walhi merekam sedikitnya 196 perusahaan yang diduga memiliki titik api dalam kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Oleh karena itu, Arie memaparkan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan tindakan hukum dengan menjerat perusahaan-perusahaan tersebut.
"Yang tidak kalah pentingnya , pemerintah sudah harus menyusun satu roadmap jangka menengah dan panjang untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan gambut untuk memastikan fungsi gambut kembali basah," kata Arie.
Diketahui, Presiden datang ke Kalimantan Selatan untuk mengecek kebakaran hutan pada pekan ini. Selain Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat pun terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
