Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG) hingga 2030.
Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target itu akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70, 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat.
“Tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milinium [millenium development goals/ MDGs],” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2015).
Bentuk partisipasi masyarakat tersebut, lanjut Sugeng, dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama melibatkan organisasi masyarakat sipil, tanpa mengurangi peran-peran pemerintah.
Dia meyakini masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi serta melakukan pengawasan.
Di beberapa negara pelaksanaan MDGs yang digagas sejak 15 tahun lalu jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri, empat dari delapan tujuan MDGs tercatat jauh dari target. Kegagalan MDGs itu ialah menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat.
Belajar dari hal itu itu, INFID didukung Pemerintah Indonesia dan Korea, menggelar side event Addresing Implementation Translating SDGs Into National Development Agenda di Gedung Ford Foundation.
Diskusi dengan isu utama menyoroti model kemitraan, penerapan SDGs di semua program pembangunan tingkat nasional dan mekanisme akuntabilitas tersebut menghadirkan sembilan pembicara dan dan dihadiri lebih dari 80 orang delegasi dari berbagai negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
