Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk bersatu dan menyusun protokol darurat untuk menanggulangi gelombang migrasi pengungsi yang semakin kacau dan tidak dapat diprediksi. 

António Guterres, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, mengatakan pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussel, Belgia pada 22-23 September 2015 merupakan kesempatan untuk menyusun strategi bersama menghadapi krisis pengungsi yang memicu ketegangan antarnegara di Benua Biru. 

"Terjadi krisis kemauan politik yang dikombinasikan dengan kurangnya persatuan Uni Eropa, sehingga timbul kekacauan manajemen dalam menghadapi gelombang pengungsi," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (23/9/2015). 

Pertemuan Dewan Uni Eropa, lanjutnya, sangat krusial untuk mengambil keputusan tentang tambahan 120.000 tempat relokasi pengungsi. Pasalnya, program relokasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa fasilitas penerimaan yang memadai di negara-negara tujuan para pengungsi dan imigran di Eropa. 

"Rata-rata 6.000 orang tiba di pantai Eropa setiap hari. Ini perlu investasi besar-besaran, karena puluhan ribu orang perlu tampat tinggal dan pendampingan," kata Guterres. 
 
Situasi darurat pengungsi dan imigran yang dihadapi Eropa terjadi seiring masuknya lebih dari 470.000 pendatang melalui jalur laut sepanjang 2015. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara konflik seperti Suriah, Afganistan, dan Irak dan masuk ke Eropa melalui Yunani. 

"Keadaan darurat hanya dapat diatasi melalui pendekatan holistik dan komprehensif, dengan semua negara anggota Uni Eropa bekerja sama dalam cara yang konstruktif," pungkasnya.