CRANE AMBRUK DI MASJIDIL HARAM: Group Bin Ladin Lalai

Kabar24.com, JAKARTA-- Pemerintah Arab Saudi menyatakan insiden jatuhnya crane atau alat berat proyek di Masjidil Haram yang menelan ratusan korban merupakan kelalaian dari Group Bin Ladin Saudi selaku pihak pengembang.

"Insiden ini diakibatkan oleh kesalahan pengoperasian crane oleh pihak pengembang, ada faktor kelalaian yang dilakukan pengembang," kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Mustafa mengatakan Raja Salman menginstruksikan pembentukan suatu komisi untuk melakukan penyelidikan insiden tersebut.

Hasil penyelidikan menemukan bahwa pihak pengembang tidak menghiraukan faktor-faktor keselamatan dalam pengoperasian crane sehingga mengakibatkan jatuhnya alat berat tersebut.

Group Bin Ladin Saudi dinilai menyalahi arahan dan aturan pengoperasian alat tersebut

Dijelaskan, seharusnya posisi crane tidak dalam kondisi menjulang saat tidak beroperasi. Selain itu, crane yang tidak beroperasi tidak boleh menghadap ke Masjidil Haram.

"Crane saat tidak beroperasi harus diturunkan, tidak seperti saat kejadian. Crane juga tidak boleh menghadap Masjidil Haram saat berhenti beroperasi," kata Mustafa.

Lemahnya komunilkasi dan pengawasan dari para penanggungjawab terhadap informasi mengenai kondisi cuaca yang telah disampaikan oleh Lembaga Meteorologi dan Perlindungan Lingkungan Arab Saudi juga dinilai menjadi penyebab robohnya crane.

Mustafa mengatakan, seharusnya pengembang memperhitungkan kekuatan angin saat terjadi badai di waktu kejadian untuk mengantisipasi jatuhnya alat berat.

"Mereka (pengembang) tidak menghiraukan itu semua, ada unsur kelalaian," kata Mustafa.

Selain itu, pemerintah Arab juga menilai kesalahan telah dilakukan oleh pihak konsultan pengembang, PT Kansas, yang tidak mengevaluasi pengerjaan proyek.

Pemerintah Arab menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus tersebut dan menyebut kecelakaan murni kesalahan teknis.

Selain itu, Group Bin Ladin Saudi juga dilarang melanjutkan proyek sebelum penyelidikan selesai dilakukan. Kasus tersebut juga dilimpahkan pada kejaksaan pihak setempat.