Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR meminta pemerintah dan KPU fokus untuk membahas rencana revisi UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota disela-sela persiapan Pilkada 2015.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan revisi UU Pilkada harus segera dikerjakan menyusul masih banyaknya hal yang belum diatur tuntas dalam beleid tersebut, seperti mekanisme penyelenggaraan jika pilkada hanya diikuti calon tunggal.
“Pemerintah tidak usah lagi membahas penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang [perppu] yang sempat diusulkan oleh sejumlah pihak untuk menyelesaikan polemik calon tunggal. Saat ini fokus saja kepada revisi UU Pilkada,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (20/8).
Menurut Riza yang tergabung dalam Fraksi Partai Gerindra, revisi UU Pilkada harus segera dilakukan menyusul waktu untuk pilkada serentak gelombang II pada awal 2017 sudah semakin dekat. Seperti diketahui, tahapan pilkada 2017 dimulai sejak pertengahan 2016.
“Dengan demikian, pilkada serentak gelombang I yang diselenggarakan pada 2015 untuk 269 daerah, dibiarkan saja ada beberapa daerah yang ditunda karena hanya ada calon tunggal. Tapi Pilkada 2017, jangan sampai ada yang ditunda hanya karena masalah teknis.”
