Kabar24.com, JAKARTA— Ketua DPR Setya Novanto curhat masalah gedung DPR yang sudah lama tidak direnovasi, kepada Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri Kabinet Kerja dalam pidato pembukaan masa sidang I periode 2015-2016, Jumat (14/8/2015).
“Kompleks Gedung Parlemen yang kami tempati sudah lama tidak direnovasi,” katanya.
Seperti diketahui, DPR pernah berniat membangun tujuh infrastruktur penunjang Kompleks Gedung Parlemen, Senayan.
Saat itu, Fahri Hamzah, Ketua Implementasi Reformasi DPR, mengatakan sebagai tahap awal, alun alun DPR akan menjadi sarana dan prasarana pertama yang akan dibangun.
“Taman Rusa, lapangan futsal, dan halaman parkir akan disulap menjadi Alun-alun DPR yang mampu menambah ruang terbuka di Jakarta,” kata Fahri didampingi oleh empat pimpinan DPR, antara lain Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Dalam peresmian, hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono.
Agar lebih cantik, ruang terbuka itu akan diintegrasikan dengan danau buatan disekitarnya. Tepatnya, Alun-alun itu akan dibangun pada luasan 20 hekatre di sebelah kiri halaman kompleks.
Alun-alun itu, jelasnya, juga bisa dipakai untuk mewadahi aksi publik, antara lain saat menggelar demonstrasi.
“Jadi kalau mengadakan aksi demonstrasi, tidak perlu lagi memblokade jalan tol, cukup menggunakan fasilitas alun-alun sebagai tempat demo,” kata Fahri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Selain Alun-alun, DPR juga berencana membangun museum dan perpustakaan, menyediakan akses untuk tamu dan publik, membangun visitor center, membangun pusat kaajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.
Sesuai rencana, ujar Fahri, pengembangan Kompleks Gedung Parlemen di kawasan Senayan, dengan menggunakan anggaran APBN multiyears sejak 2016 itu akan menjadi kawasan terpadu dan terintegrasi.
Dengan tersedianya lokasi aksi demonstrasi yang berdekatan dengan wakil rakyat, Fahri berjanji menemui para demonstran.
“Kami akan bikin piket untuk menemui para demonstran. Tentu dengan komisi yang bersangkutan,” ujarnya.
Terkait dengan besaran pendanaan, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani memastikan belum ada anggaran untuk pembangunan itu, baik untuk alun-alun dan gedung lainnya.
“Semua biaya pembangunan gedung masih dihitung oleh tim kerja dari pemerintah yang akan berkoordinasi dengan setjen,” katanya.
