Kabar24.com, JAKARTA - Wacana perombakan kabinet (reshuffle) kembali berhembus kencang menyusul langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menterinya pada Selasa malam.
Menteri yang dipanggil itu merupakan menteri yang paling disorot dan diminta sejumlah kalangan dicopot dari kabinet. Sejumlah sumber di Istana menyebutkan kemungkinan reshuffle bisa dilakukan pekan ini.
Sebelumnya, Jokowi juga mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri yang kinerjanya dianggap buruk. Nama sejumlah menteri yang memiliki rapor merah ini disebut-sebut masuk bursa reshuffle. Ada yang kabarnya dicoret dari kabinet, ada menteri yang hanya bertukar posisi. Ini sebagian menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi.
1. Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan. Ia juga menuding massa yang mendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Partai oposisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.
“Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo, 20 Juni lalu.
2. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan
Jokowi disebut-sebut marah lantaran Menteri Perdagangan Rachmat Gobel tak memberi laporan adanya kenaikan harga beras hingga menjadi Rp 10.300 per kilogram. Kemarahan itu disampaikan Jokowi ketika rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Maret lalu.
Kasus beredarnya beras plastik di Bekasi, yang belakangan dianggap tak terbukti, juga sempat membuat Jokowi marah. Rachmat Gobel juga disebut bertanggung jawab atas lamanya dwelling time atau waktu kontainer berada di pelabuhan sebelum memulai perjalanan darat.
"Kita sudah maksimal, tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga sampai enam bulan,” kata Gobel, awal Mei lalu.
3. Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian
Sejumlah partai koalisi dan oposisi pemerintah menilai Sofyan kurang cakap memimpin tim ekonomi. Koordinasi tim ekonomi juga dianggap kurang berjalan sehingga serapan dana untuk proyek infrastruktur tersendat.
"Kalau saya tak populer dan di reshuffle, tak ada masalah," kata Sofyan, kemarin.
