Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reshuffle Diperlukan Untuk Jaga Kepercayaan Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan reshuffle Kabinet Kerja untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak?/Bisnis
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak?/Bisnis
Kabar24.com, BOGOR--Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan reshuffle Kabinet Kerja untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.
 
Zulkifli Hasan, Ketua MPR, mengatakan perombakan Kabinet Kerja perlu dilakukan, agar masyarakat kembali percaya kepada kinerja pemerintah. Apalagi saat ini Kabinet Keeja sudah berjalan lebih dari 10 bulan.
 
Menurut saya, yang paling penting, reshuffle itu agar kepercayaan publik pulih. Itu saja intinya, katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8).
 
Meski demikian, kebijakan reshuffle tetap menjadi hak preogratif Presiden, sehingga dapat dilakukan kapan saja apabila dirasa perlu.
 
Presiden pun tidak perlu melakukan komunikasi dengan pihak lain, untuk mengambil keputusan tersebut.
 
Lebaran sudah sukses, Ramadan pun lancar. Kalau Presiden ingin melakukan reshuffle, itu hak beliau, kapan pun itu, baik hari ini atau setelah 17 Agustus 2015, ya terserah saja, ujarnya.
 
Sebelumnya, relawan Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Jokowi mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya. Hal itu dilakukan untuk mendongkrak kinerja pemerintahan saat ini.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi dua nama yang didorong untuk segera diganti. Pasalnya, perekonomian nasional saat ini dianggap tidak sesuai dengan target pemerintah.
 
Pengelolaan BUMN yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai nawa cita dinilai menjadi salah satu penyebab buruknya perekonomian nasional.
 
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper