Kabar24.com, JAKARTA-- Pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Toba Samosir, Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea, batal maju sebagai calon bupati.
Menurut Jisman, mereka terpaksa mundur karena Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) meminta Rp 1,6 miliar.
"Kami dimintai Rp 1,6 miliar oleh pengurus PKPI pusat. Katanya uang itu untuk membiayai kongres PKPI di Medan," kata Jisman Hutapea dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (3/8/2015).
Jisman menceritakan, awalnya dia telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengurus Cabang PKPI untuk maju dalam pemilihan daerah di Toba Samosir.
Namun, PKPI pusat justru diberikan rekomendasi itu kepada pasangan Poltak Sitorus dan Robinson Tampubolon.
"Pengurus pusat bilang kalau Poltak Sitorus sudah membiayai Kongres PKPI di Medan Rp 1,6 miliar. Jadi kami diminta mengembalikan uang itu kalau ingin maju," kata Jisman.
Asmadi dan Jisman menolak memberikan uang tersebut. Mereka lantas mencari rekomendasi ke Partai Gerindra.
"Kejadiannya kembali sama, rekomendasi dari daerah sudah oke, tapi di pusat diminta Rp2,5 miliar," kata Jisman.
Mundur
Pengurus Gerindra tingkat pusat, kata Jisman, telah mendapatkan jumlah uang yang sama dari Poltak Sitorus. Mereka diminta mengembalikan uang itu jika ingin maju sebagai calon kepala daerah yang diusung partai berlambang garuda itu.
"Kami tak ingin terlibat money politic, makanya memutuskan mundur saja dari pencalonan kepala daerah," kata Jisman.
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan banyaknya calon tunggal di daerah-daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 adalah akibat persoalan mahar politik yang belum beres. Partai politik menolak mengusung calon yang tidak mampu membayarkan sejumlah uang bagi elit partai.
"Ketidakmauan partai mengusung pasangan calon itu sangat mungkin karena ada hal-hal yang belum beres, misalnya biaya dukungan," kata Nico dalam diskusi yang sama.
Hingga saat ini, kata Nico, ada tujuh pemilihan kepala daerah yang bakal tertunda hingga 2017. Menurutnya, bila hal itu terjadi, partai politik yang seharusnya bertanggung jawab.
