Kabar24.com, JAKARTA -- Polisi terus menelusuri pihak di balik keluarnya surat edaran larangan pembatasan kegiatan keagamaan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang memicu insiden kekerasan di wilayah tersebut.
"Saya ingin meyakinkan apakah surat itu asli dari GIDI? Dan GIDI Tolikara membenarkan waktu tanggal 13 Juli Kapolres mendapat laporan ada surat tersebut kemudian koordinasi sama Presiden GIDI," kata Kapolri Jenderal Pol. Badrodin di Gedung Rupatama Polri, Jakarta, Senin (20/7/2015).
Badrodin menuturkan, Presiden GIDI menyampaikan surat itu tidak resmi, karena tanpa persetujuan Presiden GIDI. Kemudian, Kapolres Tolikara koordinasi dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo meminta surat itu dicabut karena warga muslim akan melaksanakan salat Ied.
"Dia [Bupati] waktu itu ada di Jakarta. Dia [Kapolres] sampaikan ini umat Islam akan salat Ied di halaman kantor koramil minta waktu jam 7-8 supaya surat itu bisa dicabut. Kemudian, bupati menyampaikan akan mengoordinasikan dengan panitia di Tolikara dan minta supaya surat itu dicabut," katanya.
Badrodin mengatakan, ketika dirinya mengecek ke lokasi memang penjelasan dari pendeta yang menandatangani surat itu sudah dicabut. Tapi, sampai kejadian itu, Polres ataupun kapolres belum menerima secara tertulisnya.
"Sehingga ini yang menjadi sumber, apa ini hanya alasan saja atau memang betul," katanya.
Karena itu, ucap Badrodin, begitu bupati menyampaikan bahwa akan koordinasi dengan panitia dan minta dicabut, kapolres menghubungi ketemu dengan tokoh muslim di sana Ustad Ali Muchtar mempersilahkan pelaksanaan salat Ied di halaman koramil.
"Kemudian aparat akan menjamin keamanannya. Itu yang kemarin kita koordinasikan," katanya.
Seperti diberitakan, beredar surat pemberitahuan yang memuat beberapa larangan umat Islam setempat beraktivitas pada Jumat (17/7/2015) di Tolikara. Pasalnya, pada 13-19 Juli 2015, ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional di sana. Surat itu diduga pemicu kericuhan yang terjadi di wilayah tersebut.
Isi surat antara lain boleh merayakan Hari Raya di luar Kabupaten Tolikara. Kemudian dilarang kaum muslimat memakai jilbab.
Selanjutnya, melarang agama lain dan gereja denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat ibadah di Wilayah Kabupaten Tolikara. Gereja Adven di Distrik Paido sudah ditutup dan umat Gereja Adven bergabung dengan GIDI.
.jpg?w=348&h=261)
