Kabar24.com, SURABAYA—Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana melakukan rasionalisasi belanja langsung sebesar 5% guna meminimalisir susut pendapatan asli daerah (PAD) yang menembus Rp1,2 triliun pada 2015.
Berdasarkan laporan Biro Humas Setdaprov Jatim, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk menunda kegiatan yang masih dapat ditunda hingga tahun anggaran berikutnya. Selain itu, mereka juga diminta melakukan efisiensi besar-besaran.
Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan dalam sejarahnya baru pertama kali provinsi yang dipimpinnya mengalami minus PAD. Tahun anggaran sebelumnya PAD Jatim mencapai Rp23 trilun, dan pada periode ini merosot menjadi Rp21,9 triliun.
“Melalui beberapa pertimbangan, maka bagi hasil pajak kendaraan bermotor [PBB] akan kami pinjam dulu dari kabupaten/kota. Ini supaya bisa menjadi tambahan anggaran,” jelasnya melalui Humas Setdaprov Jatim, Kamis (9/7/2015).
Pemimpin daerah asal Partai Demokrat itu beranggapan shortfall PAD Jatim dipicu adanya selisih estimasi harga minyak dunia dari US$110 menjadi US$57. Akibatnya, dana bagi hasil dari sektor pertambangan migas susut sejumlah Rp747,3 miliar.
Dengan adanya perubahan anggaran PAD yang lebih kecil daripada perubahan belanja daerah tersebut, target defisit Jatim juga bergeser naik dari yang semula Rp857,382 miliar menjadi Rp2,114 triliun.
Menurut Soekarwo, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto, atau selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan anggaran yang telah direncanakan.
Laporan minusnya PAD Jatim itu terungkap pascasidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota keuangan Gubernur Jatim terhadap Ramerda tentang perubahan APBD Jatim tahun anggaran 2015, Rabu (8/7).
“Dengan melakukan efisiensi sebesar 5% dari total anggaran SKPD dan utang dana bagi hasil PBB dari kabupaten/kota, maka saat ini [Jatim] masih ada tambahan anggaran sekitar Rp300 miliar. Utang ini akan kami kembalikan awal Januari 2016,” kata Soekarwo.
Dia menambahkan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim terpaksa harus merasionalisasi anggaran belanja langsung, terutama yang pelaksanaannya masih memungkinkan untuk dilakukan pada tahun anggaran 2016.
Salah satu belanja langsung yang ditunda adalah pembayaran proyek jalur lintas selatan (JLS), yang bersifat multi years. Bagaimanapun, Soekarwo memastikan rasionalisasi tidak akan berimbas pada belanja untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
“[Efisiensi] Ini bukan untuk kegiatan sosial dan kemasyarakat. Efisiensi anggaran ini kami lakukan untuk kegiatan internal seperti perjalanan dinas ke luar daerah, makanan dan minuman, atau lainnya,” tegasnya.
Justru, lanjutnya, anggaran untuk rumah sakit akan dinaikkan karena merupakan badan layanan umum darah (BLUD) dengan penerimaan yang dapat digunakan secara langsung. Anggaran RSUD Dr. Soetomo akan dinaikkan menjadi Rp1,4 triliun dari Rp1,2 triliun.
Sementara itu, anggaran untuk RS Haji Surabaya dinaikkan menjadi Rp259,3 miliar dari Rp218,9 miliar. Adapun, anggaran RSU Dr. Saiful Anwar ditingkatkan menjadi Rp895,4 miliar menjadi Rp651,9 miliar.
