Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kementerian dan lembaga teknis merealisasikan reformasi birokrasi, salah satunya melalui perbaikan pola rekruitmen pegawai dan kemudahan perizinan kegiatan usaha.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai menghadiri rapat terkait reformasi birokrasi yang dipimpin Jusuf Kalla sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
“Ditentukan indikator keberhasilan dan peta jalan reformasi birokrasi. Dikatakan pak Wapres harus ada perubahan mentalitas dari aparatur sipil negara,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (9/7/2015).
Dalam rapat tersebut, Wapres memberi arahan agar pola rekruitmen pegawai dilaksanakan dengan lebih baik dan jujur tanpa ada nepotisme dan kolusi. Selain itu, ketua komite juga mengimbau agar pengembangan karir dan promosi harus mengikuti ketentuan yang ada untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik.
Hal lain, JK, sapaan akrabnya, menitikberatkan pada pentingnya pelayanan publik, yakni melalui kemudahan perizinan kegiatan usaha demi mempercepat program pembangunan dan penyerapan anggaran negara.
Dalam rapat tersebut, JK juga menyinggung pentingnya kebijakan anti-kriminalisasi pejabat negara sebagai upaya mempercepat pembangunan. Hal itu sesuai dengan UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintah.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andy Widjajanto, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Tiga menteri koordinator pun mengikuti rapat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
