Bisnis.com, JAKARTA—Kontroversi mengenai reshuffle Kabinet Kerja seharusnya tidak perlu menjadi wacana publik karena yang diinginkan masyarakat saat ini adalah bagaimana pemerintah berbuat mengamankan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran.
Demikian dikemukakan Anggota DPD asal daerah pemilihan Jawa Barat, Oni Suwarman dalam Dialog Kenegaraan bertema “Dampak Isu Reshuffle terhadap Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Daerah” di Gedung DPD, Rabu (1/7/2015).
Menurutnya, persoalan adanya menteri yang dinilai menghina Presiden sehingga harusnya diganti cukup menjadi wacana di tingkat internal pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, Presiden punya kewenangan untuk mengganti menteri tersebut kalau menginginkannya melalui wewenang yang dimiliki.
“Isu Reshuffle ini tidak menarik bagi rakyat, rakyat butuh harga-harga turun dan kalau Presiden mau mengganti seorang menteri, ganti saja,” ujarnya.
Sebelumnya Mendagri Tahjo Kumolo mengemukakan bahwa ada seorang menteri yang telah menghina Presiden Jokowi sehingga isu reshuffle kian kencang akhir-akhir ini.
Sementara itu, politisi senior PDIP, Eva Sundari mengatakan memahami sikap Tjahjo yang mengungkapkan hal itu ke publik.
Pasalnya, seorang Mendagri bertanggung jawab atas stabilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, ujarnya, Tjahjo juga berasal PDIP, partai yang sama dengan Presiden.
“Wajar saja kalau Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan perhatian khusus pada masalah tersebut karena keberhasilan pemerintahan akan menentukan kinerja partai pada Pemilu 2019 nantinya,” ujar Eva.
Namun demikian, terkait reshuffle Eva menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki indikator terkait kinerja para menterinya. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi selalu mengevaluasi kerja menterinya melalui indikator pencapaian Nawa Cita yang telah digariskan.
