Bisnis.com, DEPOK- Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dinilai kurang berhasil dalam memimpin Kota Depok selama dua periode, terlihat dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) pada 2014 yang mencapai sekitar Rp700 miliar.
Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menuturkan kepemimpinan Nur Mahmudi mengkhawatirkan dengan adanya silpa yang membengkak tersebut dari jumlah APBD Rp2,2 triliun.
"Artinya APBD yang dikelola tidak berjalan maksimal, sebab silpa hampir sama dengan APBD Kota Depok yang mencapai Rp800 miliar," ujarnya, Minggu (14/6/2015).
Pernyataan Hendrik tersebut diungkapkan ketika hadir menjadi pembicara pada Forum Diskusi Terbuka Kota Depok Menuju Pilkada 2015: Masa Depan di Era Kepemimpinan Baru di Griya Ageng Salasar Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, pada hari yang sama.
"Ketika terjadi Silpa membengkak, berarti ini adalah kegagalan kinerja pemerintah, dan bukan sebuah penghematan yang selama ini digaungkan eksekutif," ucapnya.
Menurutnya, silpa dengan jumlah tersebut dinilai cukup besar. Sementara itu, kata dia, di satu sisi banyak program yang tidak terealisasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta para calon pemimpin Depok ke depan agar serius bekerja untuk rakyat.
Selain mengkritik, Hendrik juga mengapresiasi Pemkot Depok selama ini memeroleh sejumlah penghargaan termasuk salah satunya predikat wajar tanpa pengecualiaan (WTP). Tetapi, katanya, persoalan lain seperti kesehatan dan daya beli yang rendah belum tersentuh secara menyeluruh.
Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menuturkan kepemimpinan Nur Mahmudi dinilai tidak memiliki manajemen yang baik dalam mengelola pemerintahannya.
Dia menuturkan membengkaknya silpa tersebut lantaran kepemimpinan Nur Mahmudi diduga ketakutan untuk mengambil keputusan pembangunan. "Mungkin para eksekutifnya berhati-hati menggunakan anggaran," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok Roy Pangharapan menuturkan persoalan Kota Depok yang belum tuntas dibenahi kepimimpinan Nur Mahmudi salah satunya adalah terkait pelayanan kesehatan.
Roy mengatakan problem kesehatan tersebut terlihat dari minimnya tenaga kedokteran baik untuk dokter kandungan maupun dokter spesialis di rumah sakit daerah dan di beberapa puskesmas.
"Sebetulnya yang diinginkan rakyat Depok itu cuma dua, yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Mereka pengen masuk rumah sakit dan sekolah tanpa dipersulit. Itu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menargetkan silpa nol rupiah pada tahun ini dari APBD 2015 Rp2,4 triliun. Masa jabatan Nur Mahmudi diketahui akan berakhir pada awal 2016. Adapun, Pilkada Depok serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
