Bisnis.com, BANDUNG—Jumlah paket lelang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menurun karena kecenderungan pemakaian e-katalog terus meningkat di setiap dinas dibanding 2014 lalu.
Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD) Setda Jabar M.Arifin memastikan tidak terjadi perlambatan lelang konstruksi dan barang di Pemprov Jabar. Hingga awal Juni ini, sudah ada 4578 paket senilai Rp1,3 triliun. “Sebanyak 256 paket lelang sudah tuntas tinggal sisanya bertahap,” katanya pada bisnis di Bandung, Jumat (5/6).
Namun diakui Arifin jumlah paket lelang tahun ini dipastikan akan menurun dibanding 2014 lalu yang mencapai 800 paket lelang lebih. Biro OPD memperkirakan pada 2015 ini Pemprov hanya menawarkan 600 paket lelang untuk konstruksi, jasa konsultan dan barang serta jasa. “Ada e-katalog di masing-masing OPD, paket lelang otomatis berkurang,” ujarnya.
Meski jumlah paket lelang terambil e-katalog sekitar 20%, pihaknya belum bisa melihat jumlah pasti pemakaian sistem ini. Saat ini bersama LPSE, pihaknya tengah menyusun aturan agar lelang via catalog yang dilakukan dinas bisa dilihat oleh publik lewat website LPSE. “Kami sudah evaluasi dan minta OPD untuk segera melaporkan,” katanya.
Kedisiplinan OPD untuk memasukan data antara lelang elektronik dan e-katalog harusnya sudah dilakukan. Sejauh ini Biro PBD hanya bertindak sebagai unit layanan pengadaan (ULP) untuk memasukan lelang ke LPSE. “Sistemnya sedang dibangun sebagai upaya transparansi,” katanya.
Menurutnya untuk mencegah perlambatan lelang, sejak awal tahun pihaknya mendorong agar lelang dilakukan oleh kelompok kerja yang ada di Setda Jabar bukan di Organisasi Perangkat Dinas (OPD). Pokja ini bersifat melekat sementara untuk mengawal agar proses lelang berlangsung lancar. “Kami meminta agar OPD bisa menerima hal ini karena status Pokja dikuatkan dengan keputusan gubernur,” ujarnya.
Agar terjadi percepatan, sejak akhir tahun lalu seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jabar pun didorong untuk melakukan lelang yang bisa dilakukan sejak awal tahun. Meski kebijakan ini sudah ada, Arifin memastikan kesiapan menggelar lelang awal tahun tergantung OPD masing-masing. “Kami hanya menunggu, kadang alasannya terkait SK Pokja,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga Jabar M.Guntoro mengatakan paket lelang jalan yang dilakukan pihaknya sesuai jadwal dan tidak mengalami molor. Namun terkait penurunan paket lelang pihaknya membenarkan terjadi terlihat dari sisi angka. “Tahun ini nilainya mencapai Rp600 miliar lebih, dulu bisa sampai Rp900 miliar,” ujarnya.
Hingga Juni ini pihaknya tetap menggelar lelang dalam dua tahap agar tidak terjadi kegagalan atau masalah administrasi. Lelang perbaikan dan pemantapan jalan untuk tahap I menurutnya sudah digelar sejak dua bulan lalu. “Tahun ini ada 140 paket lelang terbagi di dua tahap senilai Rp600 miliar,” katanya.
Lelang tahap I difokuskan untuk memperbaiki Sadang, Cikamurang, Subang, Kadipaten Majalengka, Lingkar Sukabumi-Cianjur. Selain itu untuk wilayah Bogor dari Parung Panjang hingga Warung Sawangan Banten, Sileet hingga Sukanegara, Sukabumi. “Pekerjaan fisiknya sudah dimulai,” katanya.
Sementara untuk tahap II yang prosesnya lelangnya segera digelar, sejumlah titik perbaikan akan difokuskan antara lain di jalur Bandung Raya, Sumber Cirebon, Losari Indramayu dan Kuningan. Selain itu akses jalan milik provinsi di Garut juga turut diperbaiki. “Kami lakukan lelang secara bertahap, bukan berarti terlambat,” paparnya.
Terpisah, Kepala Bappeda Jabar Denny Juanda mencatat pada APBD Perubahan 2015 Pemprov Jabar mendapat banyak ajuan proposal dari 27 kabupaten/kota untuk perbaikan infrastruktur mencapai Rp5,7 triliun. Namun, pihak Pemprov hanya mengalokasikan sebanyak Rp3 triliun. “Kami tunggu audit BPK, kalau sisa lebih anggaran Rp4,5 triliun kita bisa menambah porsi anggaran,” katanya.
