Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Hanura meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih dulu membicarakan perombakan Kabinet Kerja kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan kelompok partai pengusungnya saat Pilpres 2014.
Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar mengatakan pembicaraan dengan partai-partai pengusungnya itu penting, mengingat dukungannya saat Pilpres 2014.
“Meski reshuffle kabinet itu wewenang Jokowi, tapi sebaiknya dibicarakan dulu dengan partai-partai pengusung,” katanya saat ditemui di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (27/5/2015).
Sebaiknya, Dossy menyarankan, Presiden tidak merombak kabinet dalam waktu dekat. Pasalnya, tujuh bulan masa jabatan menteri belum bisa dijadikan cermin hasil kerja.
“Menteri-menteri yang sebaiknya dievaluasi dulu. Selanjutnya, yang berkinerja buruk diberi arahan untuk memacu kinerjanya,” ujar Dossy.
Saat ini, kinerja menteri tidak bisa digeneralisasi dengan menitikberatkan kepada sebagian menteri. Untuk itu, perlu evaluasi satu per satu.
“Kabinet merupakan satu kesatuan yang tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan,” ulas Dossy.
Menurutnya, waktu yang tepat untuk merombak kabinet kerja yang terdiri dari 34 menteri tersebut adalah satu tahun masa jabatan.
“Kalau satu tahun tetap tidak performed, ya bisa diganti dengan alasan untuk mendongkrak kinerja pemerintahan,” tambahnya.
Sebelumnya, PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi mengaku telah memberikan masukan perihal rencana perombakan Kabinet Kerja.
Pramono Anung, politisi senior PDIP, mengatakan partainya telah memberikan masukan terhadap Jokowi.
“Namun demikian, masukan tersebut tidak berarti mengharuskan adanya reshuffle,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, masukan tersebut sifatnya terbuka. “Semua akan bermuara kepada kewenangan Jokowi sebagai Kepala Negara,” kata Pramono yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Menurutnya, perombakan kabinet yang dikenal dengan istilah reshuffle kabinet tersebut harus dilakukan sesuai dengan evaluasi yang mendalam terkait dengan kinerja menteri-menteri dalam Kabinet Kerja.
“Untuk itu, Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai wapresnya, secara utuh akan menggunakan kewenangannya dalam me-reshuffle kabinet.”
Dengan demikian, Pramono menegaskan, tidak ada istilah PDIP mendesak Jokowi untuk merombak kabinetnya. “Reshuffle itu murni wewenang Presiden.”
Sebagaimana diketahui, Jusuf Kalla (JK) sudah menyebut bahwa Presiden akan segera merombak Kabinet Kerja.
Menurut JK, reshuffle tersebut akan dilakukan sesuai pertimbangan Presiden untuk penguatan kinerja pemerintahan.
