Kabar24.com, JAKARTA — Sejumlah kalangan meminta TNI, Polri, serta masyarakat non-Papua tidak terprovokasi tantangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang mengajak perang terbuka.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan TNI dan Polri harus menyikapi tantangan tersebut dengan sikap yang lebih dewasa. “Polri dan TNI harus menyelidiki ancaman tersebut. Benar-benar ancaman atau hanya gertak sambal,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (26/5/2015).
Selain itu, paparnya, pemerintah harus segera bertindak dengan mengerahkan agen intelijen untuk mengetahui kekuatan OPM.
“Saya kira OPM bukan ancaman yang masif lagi,” kata Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Namun demikian, keberadaan OPM di Bumi Cendrawasih harus terus diwaspadai. “OPM itu seperti bahaya laten yang harus terus diwaspadai. Mereka bisa kembali membesar hanya karena menggelorakan semangat untuk merdeka,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya berpendapat serupa. Menurutnya, TNI dan Polri harus menggunakan pendekatan lain dalam meladeni organisasi yang diketahui bermarkas di Lany Jaya, Papua itu.
Dalam kesempatan terpisah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, pengamat militer dan intelijen mengatakan Papua memang merupakan daerah dengan potensi konflik cukup besar dan luas. “Jadi perlu ada kewaspadaan yang lebih di kawasan tersebut,” katanya saat dihubungi.
Untuk itu, pemerintan melalui BIN harus meningkatkan jumlah agen intelijen, minimal dua kali lipat.
Saat ini, paparnya, banyak intelijen asing sudah berkeliaran di Papua.
“Namun itu operasi undercover dan tidak terpantau. Sebagai kedok, agen intelijen asing yang diduga ikut menggerakkan OPM kerap menyaru sebagai jurnalis dan pegiat lembaga swadaya masyarakat,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pekan lalu, OPM menyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke terhadap Indonesia.
OPM tetap menegaskan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati.
OPM yang telah mendeklarasikan diri di Papua sejak 1965 tersebut telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang atas tuduhan pengkhianatan.
Organisasi tersebut pernah mengejutkan publik Indonesia setelah kembali mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2011 di tiga wilayah Papua.
