Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Tambang, PT Namorailangit Mengadu ke Komisi Ombudsman

PT Namorailangit melapor dan mengadu kepada Ketua Komisi Ombudsman pada Kamis (21/5) mengenai adanya praktik kebijakan maladministrasi di jajaran Kementerian ESDM RI di dalam penerbitan SK No. 1521.K/034/M.PE/1990, tanggal 30 Oktober 1990, yang mengakibatkan pengabaian terhadap keberadaan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 653.K/2014/DDJP/1987, tanggal 21 April 1987.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 Mei 2015  |  18:02 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com
Ilustrasi - Bisnis.com

Kabar24.com, JAKARTA -  PT Namorailangit melapor dan mengadu kepada Ketua Komisi Ombudsman pada Kamis (21/5) mengenai adanya praktik kebijakan maladministrasi di jajaran Kementerian ESDM RI di dalam penerbitan SK No. 1521.K/034/M.PE/1990, tanggal 30 Oktober 1990, yang mengakibatkan pengabaian terhadap keberadaan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 653.K/2014/DDJP/1987, tanggal 21 April 1987.

"Pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah ini sudah ada sejak era 90-an sampai dengan saat ini, tapi pemerintah sengaja membuat permasalahan ini terabaikan dan cenderung sengaja terlupakan," ujar Rainhard Sitompul, Kuasa Direksi PT Namorailangit, dari FIDELITY Law Office, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5).

Laporan dan pengaduan pada Ombudman RI adalah kekecewaan terhadap ketidakjelasan sikap Pihak Kementerian ESDM dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tumpang tindih 2 (dua) perizinan pertambangan antara KP PT. Namorailangit dengan WKP Sarulla (d/h. WKP Sibual-buali, di Gn. Namorailangit, Tapanuli Utara) yang dijalankan oleh PT Pertamina U/p. Unocal North Sumatra Geothermal, Ltd (UNSG) pada 1993, yang kini dikenal dengan nama SOL atau Sarulla Operation Limited.
 
Sebelumnya, tim kuasa hukum PT Naorailangit menggelar audiensi dengan Ketua DPD RI Irman Gusman pada 11 September 2014.

"Ini satu kesempatan emas bagi kami manakala Bapak Presiden Jokowi menggalakkan revolusi mental pada periode pemerintahannya kali ini. Saya dukung program beliau dengan merevolusi mental Kementerian ESDM dan Dirjen EBTKE lebih dahulu," ujar Rainhard.

Tim kuasa hukum Donald Panggabean menyebutkan bahwa ada beberapa pihak selaku pejabat negara penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang telah mengabaikan serta merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Kliennya, PT Namorailangit, yakni meliputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tambang
Editor : Bambang Supriyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top