Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) menilai ketidakpastian hukum atas hak cipta menghambat laju pertumbuhan industri film di Tanah Air.
Ketua Aprofi Sheila Timothy menyatakan jika kepastian hukum soal hak kekayaan intelektual lemah, industri film pun akan melemah. “Ketidakpastian hukum atas hak cipta membuat tidak banyak yang berani berinventasi di industri ini,” ujarnya baru-baru ini.
Sheila menjelaskan sebanyak 70% pendapatan industri film masih bergantung pada bioskop. Penyebaran bioskop yang tidak merata di seluruh penjuru negeri dan hanya berpusat di kota-kota besar membuat pegiat film kesulitan meraup keuntungan. Belum lagi pembajakan film secara fisik dan online yang kian marak.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Menurutnya, kalau hak kekayaan intelektual para insan perfilman tidak dilindungi, industri tersebut tidak akan mendapat keuntungan. “Kalau tidak untung, mereka tidak bisa membuat film yang bagus. Ini akan terus berputar seperti siklus,” katanya.
Pembajakan film, menurut JK harus dilawan dengan teknologi. “Bicara soal HKI, UU-nya sudah ada, ‘polisinya’ juga sudah banyak. Tetapi ini masalah teknologi, jadi harus dilawan dengan teknologi,” tegasnya.
Pada 31 Maret 2015, Kemeterian Kominikasi dan Informatika membentuk forum penanganan situs internet bermuatan negatif. Forum yang terbagi dalam empat panel tersebut bertugas memberikan masukan dan rekomendasi terkait situs internet bermuatan negatif.
Salah satu dari empat panel itu adalah Panel Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam SK Kominfo tersebut, dijelaskan bahwa panel HKI ini memiliki dua tugas.
Pertama, memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif terkait HKI. Kedua, memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait HKI disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya.
