Bisnis.com, SEMARANG - Realisasi pengembangan proyek underpass Jatingaleh di Kota Semarang dinilai tidak akan bermanfaat bagi permasalahan kemacetan tanpa langkah penataan transportasi publik.
Pengajar transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno menuturkan pengembangan infrastruktur tersebut mendesak direalisasikan. Namun, jelasnya, pembangunan tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.
Pasalnya, tanpa penataan transportasi publik pembangunan underpassJatingaleh hanya akan menambah problem kemacetan di Kota Semarang dalam beberapa tahun ke depan. Kemacetan di lokasi itu bahkan dapat beralih ke sejumlah perempatan lain.
“Kalau hanya dibangun underpass, tanpa ada kebijakan penataan transportasi publik, maka tidak sampai lima tahun akan macet lagi,” katanya kepada Bisnis, Senin (20/4/2015).
Di samping itu, kata Djoko, kemacetan di wilayah tersebut berpotensi terjadi dalam rentang waktu pengerjaan proyek selama kurang lebih dua tahun. Pengguna jalan pun dinilai akan kesulitan mencari jalan alternatif karena keterbatasan akses.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan penataan transportasi publik secara maksimal. Langkah tersebut dinilai lebih mendesak dan juga lebih murah direalisasikan.
“Tetapi tidak mudah dan tidak ada uangnya, jadi tidak menarik bagi penguasa,” ujarnya.
Pemerintah Kota Semarang, sambung Djoko, perlu belajar dari kondisi pembangunan infrastruktur jalan dan penataan transportasi di Ibu Kota DKI Jakarta. Alih-alih mengurai kepadatan kendaraan, kata dia, pembangunan puluhan jalan laying atau flyover dan underpass belum memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan tingkat kemacetan.
Seperti diketahui, proyek pengembangan infrastruktur senilai Rp84 miliar tersebut rencananya akan direalisasikan pada tahun ini dengan seharing anggaran antara pemerintah pusat dan daerah berkisar 70%:30%.
