Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengomentari polemik status utang pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional.
Kalla mengamini pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintah memang sudah melunasi utang kepada International Monetary Fund (IMF) pada 2006 lalu.
“Itu [utang] memang jelas sudah dilunasi pada 2006, saya sendiri waktu itu sebagai Wapres,” jelasnya, Rabu(29/4/2015).
Bahkan, pemerintah mempercepat pembayaran utang kepada IMF karena dianggap memiliki cadangan dana yang baik dari hasil pengurangan subsidi energi.
“Saat itu kita punya cadangan cukup baik karena baru menaikkan BBM [bahan bakar minyak]. Pembayaran justru dipercepat, harusnya jatuh tempo 2010,”sambungnya.
Dia menegaskan data yang dianggap utang oleh pihak istana sebenarnya ialah kewajiban iuran sebagai anggota IMF dari cadangan devisa Indonesia. Hal itu merupakan hubungan antara perbankan, yakni Bank Indonesia sebagai anggota dan IMF sebagai lembaga keuangan.
Menanggapi perbedaan pendapat antara SBY dan pihak istana yang diwakili Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Kalla menilai pihak istana hanya salah tafsir dan tidak mengetahui latar belakang data utang tersebut.
Kendati demikian, dia enggan menyalahkan pihak istana karena data memang tertulis pada kolom kewajiban yang berarti utang. Meski pengertian yang dimaksud adalah kewajiban perbankan.
“Mungkin salah tafsir, tidak mengetahui background-nya. Biasalah itu mungkin hanya melihat data saja, tapi yang penting dijelaskan,”katanya.
