Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RESHUFFLE KABINET: Ini Rapor Menteri Ekonomi Berdasarkan Polling

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melansir hasil polling menteri berkinerja terbaik dan kurang bagus dalam enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hendri Tri Widi Asworo
Hendri Tri Widi Asworo - Bisnis.com 22 April 2015  |  21:11 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak? - Bisnis/
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak? - Bisnis/

Bisnis.com, JAKARTA—Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melansir hasil polling menteri berkinerja terbaik dan kurang bagus dalam enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 14-21 April 2015, melalui situs www.uneg2politik.com, tiga menteri bidang ekonomi berkinerja baik di mata publik adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perumahan Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

 “Menteri di bidang ekonomi yang kinerjanya di bawah harapan di mata publik antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin,” kata Juru Bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam dalam siaran pers, Rabu (22/4/2015).

Hasil polling Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan sebagian besar masyarakat menginginkan porsi profesional dan akademisi ditambah dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Polling KedaiKOPI menggunakan pertanyaan tunggal. “Menurut anda, sebaiknya bagaimana komposisi kabinet Jokowi setelah direshuflle?”

Dari 344 pemilih, 58,14% (200 orang) memilih ada tambahan Menteri dari profesional/Akademisi. Yang lebih menarik, “Ada 15,12% (52 pemilih) berharap Jokowi memfasilitasi tokoh dari Koalisi Merah Putih (KMP),” kata Hendri Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina.

Hendri mengatakan dukungan dari koalisi pendukung Prabowo Subianto ini diharapkan bisa memuluskan kebijakan pemerintah di parlemen.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil yaitu 2,33% publik yang menginginkan jatah kursi partai koalisi, terutama PDIP, ditambah di kabinet.

Hasil polling juga menyatakan 22,67% (78 pemilih) tak menginginkan adanya pergantian Menteri, dan hanya perlu dirotasi.

Terakhir, ada sekitar 1,74% (6 orang) yang berharap Jokowi menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekaroputri.

Menurut Hendri polling ini merupakan hasil tindak lanjut dari polling sebelumnya. Dari polling sebelumnya, 96,6% pemilih menyatakan Jokowi perlu merombak kabinetnya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

 KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Ini Rapor Menteri Ekonomi Berdasarkan Polling

Bisnis.com, JAKARTA—Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melansir hasil polling menteri berkinerja terbaik dan kurang bagus dalam enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 14-21 April 2015, melalui situs www.uneg2politik.com, tiga menteri bidang ekonomi berkinerja baik di mata publik adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perumahan Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

 “Menteri di bidang ekonomi yang kinerjanya di bawah harapan di mata publik antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin,” kata Juru Bicara KedaiKOPI Hendri Satrio dalam dalam siaran pers, Rabu (22/4/2015).

Hasil polling Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan sebagian besar masyarakat menginginkan porsi profesional dan akademisi ditambah dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Polling KedaiKOPI menggunakan pertanyaan tunggal. “Menurut anda, sebaiknya bagaimana komposisi kabinet Jokowi setelah direshuflle?”

Dari 344 pemilih, 58,14% (200 orang) memilih ada tambahan Menteri dari profesional/Akademisi. Yang lebih menarik, “Ada 15,12% (52 pemilih) berharap Jokowi memfasilitasi tokoh dari Koalisi Merah Putih (KMP),” kata Hendri Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina.

Hendri mengatakan dukungan dari koalisi pendukung Prabowo Subianto ini diharapkan bisa memuluskan kebijakan pemerintah di parlemen.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil yaitu 2,33% publik yang menginginkan jatah kursi partai koalisi, terutama PDIP, ditambah di kabinet.

Hasil polling juga menyatakan 22,67% (78 pemilih) tak menginginkan adanya pergantian Menteri, dan hanya perlu dirotasi.

Terakhir, ada sekitar 1,74% (6 orang) yang berharap Jokowi menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekaroputri.

Menurut Hendri polling ini merupakan hasil tindak lanjut dari polling sebelumnya. Dari polling sebelumnya, 96,6% pemilih menyatakan Jokowi perlu merombak kabinetnya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

 

KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, kalangan anggota DPR-RI dari Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, juga menilai Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berkinerja terbaik.  Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar M Misbakhun dan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johny G Plate.

            Misbakhun menjelaskan, evaluasi seorang menteri perlu di-reshuffle atau tidak seharusnya berbasis kinerja. Jika menggunakan tolak ukur kinerja, dia melihat kinerja Bambang PS Brodjonegoro sebagai menteri keuangan sangat baik. Keberhasilan kinerja Bambang sebagai menkeu terlihat dari kemampuan komunikasi politiknya dalam menggolkan rancangan APBN-P 2015 menjadi undang-undang, ketika saat itu terjadi ‘pertentangan’ antara KIH dan KMP.

            “Ketika itu, ada sebagian ingin menggugurkan APBN-P 2015, bahkan yang mendukung justru dari KMP, tapi akhirnya APBN-P 2015 bisa disepakati sesuai waktunya dan isi programnya sesuai keinginan pemerintah, seperti pengalihan subsidi BBM dari konsumtif menjadi belanja produktif,” kata Misbakhun.

            Dengan berhasilnya rancangan APBN-P 2015 menjadi UU, pemerintahan Presiden Jokowi-JK mempunyai ruang fiskal dan belanja modal terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri, yakni senilai Rp 250 triliun, yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Bahkan, menurut Misbakhun, isi UU APBN-P 2015 di halaman mukanya memuat program-program Nawacita. Ruang fiskal yang besar tersebbut juga diperkuat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 36 triliun, yang menempatkan BUMN sebagai agen pembangunan guna memperkuat penetrasi APBN-P di daerah-daerah pinggiran (remote area) yang tidak bisa terjangkau oleh proyek-proyek swasta.

            Prestasi kedua adalah responsifnya Menteri Keuangan yang langsung mengeluarkan paket kebijakan reformasi struktural  untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, seperti  insentif fiskal tax allowance untuk kegiatan reinvestasi dari dividen yang dihasilkan dan kewajiban biofuel dari 10% menjadi 15%. “Bambang Brodjonegoro berlatar belakang akademisi kemudian masuk menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang mengerti persoalan ekonomi nasional,” kata Misbakhun.

            Misbakhun juga mengutarakan keyakinannya mengenai penerimaan pajak yang dapat tercapai, melalui extra effort. Realisasi penerimaan pajak per kuartal I-2015 yang baru mencapai 15% atau Rp 198 triliun dinilai belum memasukkan upaya extra effort tersebut dan baru sekadar pertumbuhan alamiah semata. “Extra effort dari pemeriksaan dan intensifikasi, kemudian sunset policy dan tax amnesty, akan terjadi transparansi, sehingga basis pajak menjadi lebih besar. UU Amnesty akan dibahas pada Mei-Juni dengan target akhir Juli sudah ada PP dan pada semester dua, tax amnesty bisa terjadi. Ini akan membuat kembalinya modal-modal Indonesia yang berada di Singapura,” ujarnya.

            Selain Menkeu Bambang, Misbakhun juga menilai Menteri BUMN Rini Soemarno juga berkinerja sesuai harapan. Kemampuan Rini Soemarno berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan juga sangat baik dan keberhasilan lainnya adalah menempatkan BUMN sebagai agent of development. “Rini Soemarno lebih pantas menempati posisi kedua menteri berkinerja baik menggantikan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono,” katanya.

            Dia menambahkan, dalam perekonomian ada tiga aspek penting, yakni moneter yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, fiskal ranah Kementerian Keuangan, dan sektor riil yang menjadi ranah menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menteri pertanian. Misbakhun melihat persoalan justru datang dari tidak sinkronnya fungsi koordinasi di jajaran tim kabinet ekonomi yang berada di bawah kendali Menko Perekonomian Sofjan Djalil.

 

           Belum Bisa Diukur

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Johny G Plate mengatakan, kinerja tim ekonomi kabinet Jokowi-JK selama satu semester belum bisa menjadi bahan evaluasi mengingat anggaran dari APBN-P untuk mendukung kinerja kementerian ekonomi baru disahkan Februari lalu dan ada beberapa kementerian baru yang masih menyusun nomenklaturnya.

“Itu artinya anggaran APBN-P baru berumur satu bulan. Belum ada pencairan dana APBN-P untuk pembangunan infrastruktur. Makanya kami mendorong secepatnya pencairan dana desa dan dana transfer daerah dimana pemerintah daerah mengendalikan penyerapan anggaran sebesar Rp 650 triliun,” jelas dia.

Terlepas dari hal di atas, Johny G Plate mencatat, daya serap anggaran pada kuartal I-2015 sebesar 18,5% ternyata masih lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya yang hanya 15,6%. “Sejauh ini Menteri Keuangan sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. APBN-P sudah diselesaikan dan  Menkeu menetapkan target penerimaan negara itu sangat agresif, 40% lebih pajak. Itu berarti Menkeu tahu kebutuhan kita dan berani sekali menjawab tantangan tersebut. Mari kita beri kesempatan dia bekerja,” katanya.

Hasil polling KedaiKOPI juga menyatakan, sebanyak 22,67% (78 pemilih) tak menginginkan adanya pergantian Menteri, dan hanya perlu dirotasi. Terakhir, ada sekitar 1,74% (6 orang) yang berharap Jokowi menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekaroputri.

Menurut Hendri polling ini merupakan hasil tindak lanjut dari polling
sebelumnya. Dari polling sebelumnya, 96,6% pemilih menyatakan
Jokowi perlu merombak kabinetnya untuk memperbaiki kinerja
pemerintahan.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Reshuffle Kabinet
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top