Kabar24.com, JAKARTA -- Sikap ngotot petinggi Polri menempatkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri mendapat sorotan negatif.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai dalih bahwa pengusulan wakil kepala Polri adalah urusan internal Polri yang tidak bisa diganggu gugat mencerminkan ketidaktahuan petinggi polisi akan transparansi dan birokrasi modern.
"Dalam sebuah negara, tidak ada institusi yang tidak bertanggung jawab kepada publik. Institusi kepolisian dibiayai oleh pajak yang berasal dari warga negara," kata Bonar Tigor Naipospos dihubungi di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Menurut Bonar, meskipun pengusulan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai wakapolri dirancang seolah-olah merupakan usulan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri, tetapi publik tidak akan terkecoh dan mengetahui bahwa ada kompromi politik yang melatarbelakanginya.
Bonar menilai pengusulan Budi Gunawan merupakan kompromi politik antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan sekaligus untuk meredakan ketegangan antara keduanya yang sempat muncul.
"Hal itu terlihat ketika ada pertemuan konsultasi DPR dengan Presiden beberapa waktu lalu sehingga tidak heran apabila hal itu juga didukung oleh sejumlah partai politik," tuturnya.
