Bisnis.com, BANDUNG — Kalangan nelayan di Jawa Barat meminta pemerintah mengevaluasi program Inka Mina yang berjalan dari 2010-2014 karena dinilai tidak efektif.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jabar Ono Surono menduga pemberian 1.000 kapal 30 gross tonnage (GT) ke atas bagi nelayan saat ini banyak yang mangkrak tidak beroperasi.
Sejatinya, kapal Inka Mina itu ditujukan untuk membangkitkan nelayan kecil agar berdaya saing dan berdaulat di perairan negeri sendiri. Namun, fakta di lapangan pemberian kapal tersebut dinilai kurang efektif sehingga perlu dievaluasi.
"Perlu audit Investigasi untuk mengetahui masalahnya [banyak kapal tidak beroperasi]. Sehingga jika ada program bantuan kapal sejenis pemerintah tidak akan mengulangi kesalahan lagi," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2015).
Jika pemerintah ingin serius membangkitkan kekuatan nelayan dengan program serupa ke depan maka mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan mulai dari proses pengadaan hingga operasional.
Dia melanjutkan pelatihan dan pendampingan juga diperlukan agar kelompok nelayan yang semula hanya terbiasa mengoperasikan kapal kecil memiliki kemampuan untuk menjalankan kapal besar dengan hasil yang maksimal.
"Dengan demikian, program akan tepat sasaran dan nelayan dapat bertanggung jawab dalam mengoptimalkan bantuan tersebut," ujarnya.
Selain itu, HNSI pun menyoroti permasalahan pelarangan alat tangkap jenis pukat yang mayoritas masih digunakan nelayan.
Dia meminta pemerintah memberikan tenggat waktu yang cukup lama untuk adaptasi nelayan serta memberikan insentif pembelian alatnya. "Beri pelatihan untuk mengoperasikan alat tangkap pengganti serta bantuan alatnya," ujarnya.
Sependapat dengan HNSI. Presidium Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jabar Budi Laksana mengaku kapal Inka Mina selama ini tidak efektif karena mayoritas nelayan tidak bisa mengoperasinnya.
Dia menjelaskan pemerintah hanya memberikan bantuan kapal tetapi prasyaratnya tidak terbangun seperti pengetahuan, modal, dan teknologi.
"Jadi, seharusnya kapal diberikan maka nelayan harus paham prasyarat itu. Sehingga pemberian bantuan bisa lebih efektif dan efisien untuk mendorong nelayan pantai yang mayoritas di bawah perahu 10 GT menjadi nelayan lepas pantai," ujarnya.
Secara terpisah, sebanyak 51 kapal Inka Mina dengan bobot di atas 30 GT telah beroperasi di wilayah perairan Jabar yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di provinsi itu.
Kasubag Perencanaan dan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Indah Lesmini mengatakan sebagian besar kapal Inka Mina dioperasikan di wilayah perairan Indramayu sebanyak 16 unit, Subang enam unit, serta Cirebon dua unit.
Selanjutnya, di Kabupaten Sukabumi sebanyak 10 unit, Garut tiga unit, Pangandaran delapan unit, dan Kabupaten Karawang satu unit.
"Kapal-kapal yang dioperasikan itu merupakan bagian program restrukturisasi armada penangkapan ikan, selain kapalnya juga alat tangkapnya," katanya.
Tujuan pemberian kapal Inka Mina untuk mengurangi kepadatan operasi penangkapan ikan di daerah pantai yang didominasi armada skala kecil untuk selanjutnya bergeser ke daerah penangkapan ikan di lepas pantai, zona ekonomi eklusif (ZEE), dan laut lepas.
“Kemudian meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan sehingga diharapkan pada gilirannya akan dapat menambah kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujarnya.
