Kabar24.com, JAKARTA--Pemerintah membantah program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan didorong oleh negara asing, salah satunya Norwegia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020. Dengan bantuan internasional, penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia diproyeksi semakin drastis.
"Kita serius mengenai concern lingkungan, ini tidak di-driven oleh pihak luar. Tapi ini kepentingan kita," tegasnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/4/2015).
Menurutnya, Indonesia memang menjalin kerjasama dengan sejumlah negara terkait program REDD+ dan penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu kerjasama yang cukup signifikan, yakni kerjasama hibah dengan Norwegia senilai US$1 miliar.
"Sekali lagi ini bukan driven oleh pihak asing, tapi adalah komitmen pemerintah. Bentuknya macam-macam ya. Dalam hal ini Norwegia konteks REDD+ tetapi Kementerian LHK juga melakukan kerjasama dengan negara lain," imbuhnya.
Kendati mengusung program penurunan emisi karbon, lanjut Retno, Indonesia tetap menerapkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dengan percepatan pembangunan.
Dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia, pemerintah juga menjelaskan pembubaran Badan Pelaksana REDD+.
Pembubaran tersebut diklaim tidak akan mengganggu bergulirnya program REDD+, melainkan justru semakin menegaskan tata laksana pemerintahan yang baik.
"Kita sudah jelas kan, bahwa itu dimasukan ke Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu justru lebih dapat memonitor dengan baik. Kalau isunya governance, maka pemerintah sekarang komitmentnya untuk antikorupsi, transparan, good governance kan sangat tinggi," pungkasnya.
