Bisnis.com, JAKARTA - Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal bukan hanya karena mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol pertama yang bisa menjaga kebesaran partainya selama belasan tahun, tetapi juga karena kongres itu memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi.
Kongres itu sekaligus memastikan pelaksanaan Nawa Cita oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino mengatakan kongres PDI-P telah menunjukkan dinamikanya sendiri.
Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.
"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," kata Leo, Senin (13/4/2015).
Kondisi itu didorong atas survei yang cukup mengejutkan bahwa 47,5% dari pengurus PDI-P di tingkat Daerah dan Cabang menghendaki adanya modernisasi partai. Dalam arti kata lain, perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional.
Kedua, lanjutnya, mulai terlihatnya penataan ulang yang baik atas hubungan PDI-P dengan Pemerintah. Pascapemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami sedikit renggang.
Kerenggangan antara keduanya nampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dari Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Namun, kondisi itu nampak hilang ketika Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDI-P di Bali. Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dan partai pengusung.
Hal itu menjadi penting karena situasi harmonislah yang diharapkan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tentu keharmonisan tersebut diawali dengan kedekatan hubungan antara pemerintah dan partai pengusung.
"Suatu kerisauan bersama jika partai pengusung Presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," jelasnya.
Ketiga, kata Leo, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya 'penumpang gelap' dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni itu mengingat Megawati begitu mendambakan hubungan yang intens antara partai dengan pemerintah.
Namun, kata dia, karena adanya "penumpang-penumpang " gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang.
Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Megawati menilai, pemerintahan Jokowi telah keluar dari Nawa Cita yang dijanjikannya kepada rakyat semasa kampanye dulu.
Sebagai bukti, kata Leo, sebuah majalah nasional terkemuka membuat liputan menarik tentang 'melencengnya' Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019.
Menurut media tersebut, keberadaan Nawacita dalam RPJMN hanya 10%. Dalam konteks itulah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya yaitu, pemimpin haruslah melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya pada saat kampanye pemilihan umum.
"Jangan sampai janji- janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu, tidak pernah merumuskan Nawa Cita Presiden Jokowi," papar Leo.
