Kabar24.com, JAKARTA -- Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips Vermonte berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap Presiden Joko Widodo petugas partai bertentangan dengan sistem presidensial.
"Presiden dan menteri bukan petugas partai, kita harus ingat konstruksi pemerintahan sistem presidensial," katanya pada diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Menurut Phillips menjadikan presiden petugas partai logika yang digunakan adalah logika parlementarian. Adapun sistem pemerintahan saat ini presidensial yang menitikberatkan kekeuasaan kepada seorang presiden.
"Jokowi begitu menjadi presiden, bukan lagi petugas partai melainkan dia harus menguasai golongan," katanya.
Lebih jauh Phillips mengatakan sejarah mencatat presiden Bung Karno justru sosok anti partai ditunjukan dengan dekrit presiden membubarkan parlementer. Sehingga munculah demokrasi terpimpin yang mengkerdilkan peran partai dan tidak ada pemilu.
"Parlemen saat itu terlalu berkuasa sehingga melemahkan pengaruh presiden," katanya.
Karenanya dia mengimbau kepada PDIP dan partai pendukung serta relawan agar memberikan ruang kepada presiden untuk menjalankan kekuasannya. Menurut Phillips jangan ada saling klaim paling berjasa membangun Indonesia.
"Kita hrus inget negara sistem presidensial kekuatan ad di presiden yang paling banyak kekuasannya."
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti berjalan di kompleks PTIK Jakarta, Selasa (3/3/2015). - JIBI/Akhirul Anwar
