Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JIMLY ASSHIDDIQIE: Golkar Agung Laksono Berhak Ikut Pilkada 2015

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie berpendapat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono berhak ikut pemilihan kepala daerah 2015 karena kepengurusannya disahkan oleh pemerintah, kecuali pengadilan tata usaha negara memutuskan lain.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 10 April 2015  |  15:12 WIB
Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kanan), bersama anggota Tumpak Hatorangan (kiri) dan Erry Riyana (tengah) memberikan keterangan seusai bertemu dengan aktivis antikorupsi di Jakarta, Rabu (4/3). Tim Sembilan bersama aktivis mendesak Jokowi mencopot Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Indrianto Seno Aji karena dinilai justru memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia. - Antara
Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (kanan), bersama anggota Tumpak Hatorangan (kiri) dan Erry Riyana (tengah) memberikan keterangan seusai bertemu dengan aktivis antikorupsi di Jakarta, Rabu (4/3). Tim Sembilan bersama aktivis mendesak Jokowi mencopot Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Indrianto Seno Aji karena dinilai justru memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia. - Antara

Bisnis.com, MANADO -  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie berpendapat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono berhak ikut pemilihan kepala daerah tahun 2015 karena kepengurusannya disahkan oleh pemerintah, kecuali pengadilan tata usaha negara memutuskan lain.

"Partai yang kepengurusannya disahkan negara, itu yang boleh mengajukan calon gubernur, bupati atau wali kota," kata Jimly menjawab pertanyaan seorang peserta Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu petang.

Pandangan serupa, kata dia, berlaku dalam menyikapi dualisme kepengurusan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangungunan, yaitu kubu Romahurmuzy dan kubu Jan Fariz bersama Suryadharma Ali.

Dia menyesalkan berlarutnya konflik internal partai-partai politik akibat tidak mampu diselesaikan sendiri oleh internal bersangkutan.

Jimly berseloroh parpol seperti itu sebaiknya diberi kesempatan untuk menikmati konfliknya, jangan diikutkan ke pemilu.

Ditanya hal yang sama seusai kegiatan sosialisasi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, KPU harus berpijak pada asas legalitas formal. Artinya, yang disahkan pemerintah, itu yang diterima KPU menjadi peserta pemilu.

Pilihan akan menjadi lain, kata Jimly, jika pengadilan tata usaha negara memutuskan berbeda dari yang disahkan pemerintah.

"Tentu opsi kedua adalah KPU mematuhi putusan pengadilan manakala pengadilan membatalkan pengesahan Menkumham. Yang jelas pijakannya legalitas formal, di situ posisi KPU," jelasnya.

Menanggapi pemberitaan bahwa KPU RI sudah membuat keputusan yang menyatakan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang berhak mengajukan calon, Jimmly mengatakan, itu baru wacana, salah satu opsi yang muncul, belum keputusan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

agung laksono partai golkar

Sumber : Antara

Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top