Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AGUNG LAKSONO: Palsukan Surat Mandat? Mungkin Perbedaan Interpretasi

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Jakarta yang diakui Kemenkumham Agung Laksono menyatakan, pihaknya tidak pernah memalsukan ratusan surat mandat seperti yang dilaporkan kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Polri.
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono yang bersama sejumlah pengurus berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3)./Antara
Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono yang bersama sejumlah pengurus berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3)./Antara

Bisnis.com, SEMARANG -  Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Jakarta yang diakui Kemenkumham Agung Laksono menyatakan, pihaknya tidak pernah memalsukan ratusan surat mandat seperti yang dilaporkan kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Polri.

"Kami tidak khawatir (dengan pelaporan ke Bareskrim) karena tidak melakukan pemalsuan dokumen, dan saya sudah cek, hanya mungkin perbedaan interpretasi," kata Agung Laksono di Semarang, Sabtu (14/3/2015).

Ia justru mengaku heran dengan pelaporan yang dilakukan sejumlah pengurus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Silakan saja, saya tidak bisa melarang tapi saya bertanya-tanya 'masa' pimpinan partai mengadukan sendiri anggota partai ke polisi," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Agung Laksono usai membuka musyawarah pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Tengah dengan tema "Memperkokoh Tri Dharma Kosgoro Menuju Kejayaan Partai Golkar.

Sebelumnya, pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie melaporkan pengurus Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono ke Bareskrim Mabes Polri.

Dalam laporannya, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menuding kubu Agung Laksono memalsukan surat mandat Ketua DPD I dan II Partai Golkar yang menjadi syarat legitimasi Munas Jakarta.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, pemalsuan dokumen dilakukan Golkar kubu Agung pada surat mandat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dalam Munas Jakarta.

"Kita menemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh peserta kubu Ancol dan saat ini terus diinventarisasi sebagai bukti," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper