Kabar24.com, NEW DELHI -- Menjelang presentasi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 28 Februari mendatang, implementasi belanja infrastruktur Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tahun ini diprediksi belum akan naik signifikan.
Pasalnya, kendati Modi berulang kali menyampaikan janjinya menggenjot pembangunan infrastruktur, dia dinilai harus terlebih dahulu membereskan birokrasi berbelit negara itu yang selama ini telah menghambat pembangunan dalam negeri.
Studi yang dipublikasikan UBS Group AG mengungkapkan pemerintah akan meningkatkan belanja infrastruktur tahun ini 35% dari tahun sebelumnya, namun implementasi pembangunan diyakini tidak maksimal jika Modi masih mendiamkan birokrasi benang kusut.
"Sekarang persoalannya adalah bagaimana Modi dapat merealisasikan janjinya untuk menggenjot pertumbuhan. Berbagai rencana akan sulit diimplementasikan jika birokrasi masih sulit," ungkap studi yang dipublikasikan UBS Group di New Delhi, Kamis (26/2).
Sejak terpilih pada Mei 2014 lalu, Modi menyampaikan komitmennya membereskan birokrasi berbelit-belit negara itu. Sejumlah studi institusi keuangan bahkan mengungkapkan birokrasi sulit telah menurunkan minat investor asing untuk menanamkan sahamnya di India.
Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan nilai investasi sepanjang 2014 jatuh menjadi 32% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu dari 38% pada tahun sebelumnya. Negara satu peer dengan India, Indonesia, nilai investasi sepanjang 2014 tercatat 33% dari PDB nasional.
