Bisnis.com, BANGKOK - Pemimpin penguasa Thailand, Kamis (12/2/2015), mengatakan tentara tetap akan mengamati Perdana Menteri terguling Yingluck Shinawatra sehingga membuatnya tidak bisa makan semangkuk mi tanpa izin mereka.
Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, mantan jenderal angkatan darat, membenarkan keputusan tentara menggeledah iring-iringan Yingluck menuju upacara bagi leluhurnya di kota sebelah utara kampungnya, Chiangmai, pada awal pekan ini.
Pada hari berikutnya, dia diberitakan makan mi di kota itu, kubu politik keluarganya, yang kaya tapi tercerai-berai.
"Jika ingin makan mi, dia bisa pergi, tapi jika kami melarangnya, dia tidak bisa pergi," kata Prayut, Kamis (12/2/2015), sambil menunjukkan tentara akan terus memantau gerak-geriknya.
Dia menyatakan keputusan tentara menghentikan iring-iringan Yingluck adalah bagian dari langkah untuk memberikan keamanan bagi mantan perdana menteri itu pada waktu bergolak.
Prayut membangun kekuasaan dengan terang-terangan dan cara-cara tak lazim sejak merebut pemerintahan dalam kudeta pada Mei.
Pihak berwenang pada pekan lalu menyatakan wanita nomor satu di Thailand itu besarta adik miliyarder mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, dilarang ke luar negeri karena menghadapi tuduhan korupsi terkait subsidi beras pada era pemerintahannya.
Dia dimakzulkan pada bulan lalu oleh parlemen karena mengalirkan uang ke desanya tetapi mengambil miliaran dolar AS.
Pemakzulan itu menghasilkan pelarangan Yingluck selama lima tahun melakukan kegiatan politik. Jaksa juga menyatakan dia akan menghadapi tuduhan kejahatan korupsi secara terpisah, yang dapat membuatnya dipenjara hingga 10 tahun.
Para pakar menyatakan pemakzulan dan tuntutan pidana itu adalah upaya terakhir untuk meniadakan pengaruh politik keluarga Shinawatra, yang partainya selalu menang dalam setiap pemilihan umum sejak 2001.
Keluarga keturunan Shinawatra itu mampu menarik kesetiaan pemilih kelas pekerja perkotaan dan petani utara dan timur laut negara tersebut, yang memuji keluarga Shinawatra adalah harapan perubahan sosial dan ekonomi mereka.
Sejak merebut kekuasaan, tentara Thailand melarang pertemuan politik, menyensor media, menangkap dan menahan lawan serta meningkatkan hukuman di bawah undang-undang tentang penghinaan terhadap kerajaan.
Penguasa saat ini akan mengadakan pemilihan umum pada awal 2016 sesudah perubahan mengatasi korupsi dan mengekang kekuatan partai politik dirangkum dalam undang-undang dasar baru.
