Bisnis.com, JAKARTA - Mantan PM Thailand, Chuan Leekpai yang juga Pengurus Partai Demokrat Thailand berkunjung ke Jakarta menemui Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat untuk belajar mengenai desentralisasi.
"Tujuan kami datang adalah untuk belajar tentang desentralisasi. Kami ingin mendapatkan cerita Pemerintahan DKI itu sepeti apa saja, dan bagaimana hubungan dengan pusat, dan partisipasi politik seperti apa," tutur Mantan PM Thailand, Chuan Leekpai di sela pertemuan, Kamis (5/2/2015) petang.
Selain mengunjungi DKI Jakarta, mereka juga mengaku telah berkunjung ke Jepang, Belanda dan Jerman. "Indonesia ke empat. Ini cerminkan keseriusan kami mempelajari desentralisasi," ujarnya.
Chuan Leekpai mengatakan dengan mempelajari konsep desentralisasi di berbagai negara itu, maka akan semakin memberikan mereka gambaran untuk menerapkannya di negaranya, mengingat selama hampir 12 tahun terakhir permasalahan utama di Thailand adalah kontrol pemerintah terhadap daerah.
Dia memaparkan, fase pertama desentralisasi Thailand berjalan 20 tahun lalu. Ketika itu dimulai pemilu parlemen tingkat provinsi. Setiap provinsi melakukan pemilihan untuk eksekutif maupun legislatif, begitu juga 7000 desa di Thailand.
Bangkok dan Pattaya juga memilik status khusus dalam pemerintahan. Sementara gubernur merupakan pejabat yang ditunjuk oleh kementerian dalam negeri di sana.
Namun di Thailand ada 76 provinsi yang bisa diibaratkan seekor burung dengan dua kepala, karena di sana ada gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, dan ada pemerintah dewan yang dipilih oleh rakyat. Seperti anak yang semi kembar.
Jadi, lanjutnya pada intinya seolah-olah gubernur atau pemerintahan yang dipilih rakyat itu diawasi oleh pemerintah pusat.
"Misalnya untuk semua usulan proyek pembangunan di provinsi itu harus ada tandatangan kedua gubernur itu. Ini lucu bagi kami. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemerintahan yang dikontrol pusat," tutur PengurusKetua Partai Demokrat Thailand tersebut.
Jadi, lanjutnya permasalahan utama di Thailand 12 tahun terakhir adalah adanya semacam kontrol pemeritah terhadap daerah," ujarnya.
Menurutnya protes protes di Bangkok beberapa dekade ini adalah sebenarnya pemasalahan desentralisasi.
"Mereka itu menuntut transparansi soal pengadaan barang dan jasa karena di situ banyak korupsinya. Dan di Partai Demokrat, kami ingin memajukan lagi desentralisasi ini," ujarnya.
Pihaknya bahkan menantang kebijakan pemintah Bangkok, posisi Partai Demokrat menginginkan pemilhan langsung yang benar-benar langsung serta adanya pembagian anggaran nasional yang lebih seimbang.
"Saat ini pemerintah pusat kontrol 72%, sementara badan pemerintahan tingkat provinsi yang dipilih rakyat hanya diberikan 28%. Kami inginkan tingatkan paling tidak sampai 35%, selama ini belum ada hasilnya setelah diperjuangkan 20 tahun," ungkap Chuan.
