Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Panggil Hasto PDI-P Klarifikasi Pernyataannya Soal Samad KPK

Komisi III DPR mengagendakan pemanggilan Hasto Kristyanto perihal pernyataan di depan publik yang menyatakan adanya transaksi kekuasaan antara Ketua KPK Abraham Samad dan petinggi partai politik menjelang Pilpres 2014.
Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin/Antara
Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR mengagendakan pemanggilan Hasto Kristyanto perihal pernyataan di depan publik yang menyatakan adanya transaksi kekuasaan antara Ketua KPK Abraham Samad dan petinggi partai politik menjelang Pilpres 2014.

Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III, mengatakan secara garis besar, pemanggilan Hasto untuk meminta keterangan atas pernyataannya yang kini dianggap menyudutkan Samad. "Hasto kita undang dengan menunjukkan alat bukti," katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (3/2/2015).

Selanjutnya, paparnya, jika benar ada transaksi kekuasaan yang dikabarkan terjadi di sebuah apartemen di Sudirman Central Business District (SCBD) itu, Komisi III akan melanjutkan dengan membentuk panitia kerja (panja). "Nantinya, panja itu menelusuri lebih dalam untuk melihat benar tidaknya transaksi kekuasaan itu."

Rencana pemanggilan Hasto itu juga diungkap Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi III. "Pemanggilan Hasto itu sangat penting untuk mengklarifikasi apa yang dia buka ke publik perihal ambisi Samad menjadi cawapres pendamping Presiden Joko Widodo. Kita ingin tahu benar atau tidak. Jika tidak benar, itu sangat menggangu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]," katanya.

Sementara itu, pemanggilan Hasto yang tercatat sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, mendapat persetujuan dari internal PDIP. "Pemanggilan Hasto tidak ada masalah, karena sudah menjadi konsumsi publik," kata Hendrawan Supratikno, politikus PDIP.

Menurutnya, pemanggilan Hasto sangat perlu untuk membuka kasus secara terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. "Ini penting dalam proses demokratisasi politik ke depan. Tidak bisa dalam demokrasi bermain dengan misteri, kita harus bermain dalam kepastian hukum."

Meski demikian, Hendrawan mengelak jika pemanggilan Hasto dianggap sebagai bumerang bagi PDI-P. "Saat ini, masyarakat justru minta penjelasan lebih gamblang karena sudah menjadi persoalan umum. Kecuali kejadian itu belum menjadi konsumsi publik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper