Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau belum mengambil langkah tertentu terkait potensi penyusutan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas menyusul merosotnya harga minyak bumi di pasar global.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya masih mengamati perkembangan harga minyak mentah yang cenderung turun.
"Kami masih mengikuti perkembangan harga minyak dunia di pasar global, kalau pengaruhnya ke DBH migas yang diterima Riau, kami belum menghitungnya," kata Andi, Minggu (25/1/2015).
Dirinya mengaku akan membicarakan kondisi ini dengan pihak terkait di pusat dan daerah untuk mengetahui berapa besar pengaruh penyusutan ini pada penerimaan daerah.
Dia juga belum bisa memastikan apakah akan melakukan pemangkasan anggaran untuk dinas tertentu, atau sampai membatalkan program kerja yang telah disiapkan di APBD 2015.
Kalaupun akan ada revisi program kerja, dia memastikan rencana prioritas Pemprov Riau yang telah disiapkan tidak diganggu gugat. "Tentu akan dihitung lagi berapa penyusutan dari DBH Migas itu, yang jelas sampai sekarang program kerja belum ada perubahan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau M Yafiz mengatakan penurunan harga minyak mentah dunia memang memengaruhi penerimaan DBH untuk Riau dari sektor migas.
"Memang otomatis berpengaruh ke penerimaan daerah, karena harga minyak mentah berpatokan ke pasar global," katanya.
Dia mengatakan untuk 2015, DBH Migas yang diterima Pemprov Riau dengan acuan harga minyak mentah US105$ per barrel bisa mencapai Rp11,9 triliun.
Dengan pelemahan harga minyak mentah dunia ke harga US$50 per barrel, Yafiz mengatakan kondisi ini akan memengaruhi kinerja Pemprov Riau dan program pembangunan yang sudah direncanakan.
"Kami harap pelemahan harga minyak dunia ini tidak berlanjut, unuk mengurangi dampaknya kami akan genjot pemasukan dari sektor lain seperti menggenjot penerimaan pajak," katanya.
