Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Sikap Terbaru Jokowi Soal Pembatalan Budi Gunawan Jadi Kapolri

Pro kontra melanjutkan atau membatalkan pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kapolri ternyata belum disikapi oleh Presiden Joko Widodo.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 22 Januari 2015  |  16:06 WIB
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1) - Antara
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan berbincang dengan anggota dewan ketika menghadiri paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1) - Antara

Bisnis.com, BOGOR - Pro kontra melanjutkan atau membatalkan pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kapolri ternyata belum disikapi oleh Presiden Joko Widodo.

Hingga saat ini Jokowi masih konsisten dengan keputusannya menunda pelantikan Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan kepemilikan rekening gendut. Pernyataan Plt. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tentang perilaku tak pantas Abraham Samad pun tak mempengaruhi proses pengambilan keputusan Jokowi.

"Posisi presiden tetap sama, ada dua proses tentang pergantian kapolri ini, proses politiknya relatif sudah selsai, DPR memberikan persetujuan. Presiden sekarang memberi waktu pada pak BG untuk selesaikan dulu proses hukumnya. Selama itu terjadi, pelantikan pak BG sebagai Kapolri ditunda," kata Andi di Istana Bogor, Kamis (22/1/2015). 

Meskipun beragam desakan agar BG mundur dari calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman terus mengalir, Istana tetap mengacu keputusan Presiden pada Jumat malam pekan lalu. "Tidak ada perubahan sampai sekarang," jelas Andi.

Penetapan BG sebagai tersangka memunculkan intrik di internal Polri. BG sebagai tersangka gratifikasi bahkan turut melaporkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung atas dugaan pembiaran kasus yang dialaminya.

Istana menyerahkan proses hukum terus berjalan dan memberikan kesempatan kepada BG secara individu sehingga yang bersangkutan belum dilantik. Penundaan pelantikan, kata Andi, sampai ada kejelasan hukum. "Minimal sampai ada kejelasan hukum," jelasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi pdip komjen budi gunawan
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top