Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk melakukan koordinasi intensif dengan kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang ada di wilayah konsesi usahanya.
Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher mengatakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau selama ini disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat dan kelompok MPA.
“Sehingga saat kasus kebakaran terjadi, tidak ada tindakan tanggap bencana yang dijalankan secara bersama. Diharapkan dengan koordinasi yang baik saat kasus kebakaran di lahan perusahaan bisa dilakukan pemadaman secepat mungkin,” katanya, Rabu (21/1/2015).
Selain melakukan upaya pemadaman dan pencegahan kasus kebakaran, perusahaan juga diminta melakukan upaya pembinaan MPA dalam hal sarana dan prasarana guna menunjang aktifitas anggota kelompok itu.
Langkah ini perlu dilakukan mengingat MPA hingga saat ini belum mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah. Untuk realisasinya, perusahaan bisa memasukkan bantuan anggaran dan alat pendukung MPA ke dalam pos anggaran CSR.
Dengan upaya bersama ini, Disbun Riau optimistis pencegahan dan langkah pemadaman kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya bisa semakin optimal, karena ada perhatian bersama antara perusahaan dan masyarakat serta kelompok MPA dalam menjaga lahan dari kebakaran.
“MPA awalnya terbentuk secara sukarela dari keinginan masyarakat untuk menjaga wilayah mereka dari kemungkinan kebakaran, jadi sudah selayaknya perusahaan juga memerhatikan kebutuhan MPA sehingga saat dibutuhkan tindakan, mereka siap dan dapat melakukan reaksi dengan cepat,” katanya.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta kepada semua perusahaan yang memiliki lahan konsesi untuk bersiaga memasuki musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Februari hingga Juni mendatang.
“Semua pihak mulai pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten kota, perusahaan dan masyarakat sudah diinstruksikan agar tetap konsekuen dengan komitmen menjaga lahan dari kebakaran hutan,” katanya.
Sesuai hasil rapat terakhir dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan awal Januari lalu, Andi mengatakan pihaknya diminta bersiap menghadapi musim kemarau dengan berbagai langkah antisipasi dan program reaksi cepat saat kebakaran terjadi.
Pemrpov Riau juga telah menyiapkan sistem peringatan dini Karhutla Monitoring System (KMS) yang melakukan pemantauan lahan di seluruh Riau, akan memberikan informasi lengkap dan akurat termasuk titik koordinat api.
“Pemantauan kebakaran lewat sistem ini di bawah kewenangan BLH Riau, setelah mendapatkan laporan dari sana, perusahaan dan masyarakat sekitar akan segera diingatkan tentang kebakaran di lokasi itu,” katanya.
