Kabar24.com, JAKARTA --Kisruh pencalonan Kapolri baru dan pemberhentian Jenderal Pol Sutarman dari jabatan Kapolri menimbulkan pertanyaan soal siapa sebetulnya pemilik institusi Polri.
Mantan wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Oegroseno menegaskan bahwa kepolisian adalah milik bangsa dan negara Indonesia, bukan partai politik.
"Polisi ini milik bangsa dan negara, bukan milik siapa siapa, bukan milik partai politik," kata dia di Jakarta, Sabtu.
Oegroseno berpendapat, pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dilakukan terlalu cepat. Padahal masa jabatan Sutarman baru akan habis pada Oktober 2015.
Mantan Wakapolri yang pernah menjabat sejak 2 Agustus 2013-4 Maret 2014 tersebut berharap Sutarman bisa menjabat sebagai Kapolri hingga selesai masa jabatannya.
"Saya pernah sampaikan pada beliau, secara moral saya beraharap, batin saya berharap Pak Tarman selesai sampai masanya (pensiun), nanti kira-kira satu bulan (sebelum pensiun) baru diganti. Jangan dibawa ke politik gitu," kata purnawirawan polisi yang pernah menjadi wakil Sutarman di Polri ini.
Ia juga mengatakan, Sutarman saat ini tidak menjabat apa pun di Polri seiring penetapan pemberhentiannya sebagai Kapolri, sedangkan masa pensiun dia baru pada Oktober mendatang.
Oegroseno berharap Presiden Joko Widodo memberikan jabatan lain pada Sutarman untuk mengisi kekosongan jabatannya hingga masa pensiun. "Sebaiknya dicarikan jabatan lain, duta besar misalnya," kata dia.
Pada Jumat (16/1) malam Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan untuk menunda pengangkatan calon Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan yang sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah.
Presiden juga menetapkan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri hingga ada Kapolri baru dilantik.
