Bisnis.com, Surabaya - Pemerintah didesak segera membayar sisa utang kepada PT Pertamina (Persero) senilai lebih dari Rp30 triliun, guna mencukupi kebutuhan perusahaan pelat merah tersebut dalam mencapai berbagai target kedaulatan energi Presiden Joko Widodo.
General Manager Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) V Giri Santoso menyebut banyaknya utang pemerintah, termasuk dari BUMN lain, yang belum dilunasi menjadi salah satu penghambat perusahaan minyak negara meraup keuntungan di lini hilir.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur SDM Pertamina Dwi Wahyu Daryoto, yang menegaskan masalah utang pemerintah ke Pertamina adalah salah satu batu pemberat bagi Indonesia dalam mencapai “Aspirasi 2025” sebagai ‘Jawara Energi di Asia’.
“Ini tantangan. Kami butuh banyak investasi, tetapi dananya kurang. Jadi, [masalah] piutang pemerintah ini seharusnya dituntaskan melalui proses penyelesaian yang sebaik-baiknya,” ujarnya di sela-sela Munas V FSPPB, Rabu (14/1/2015).
Di lain pihak, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar menambahkan belum lunasnya utang pemerintah adalah pemicu Pertamina menumpuk utang dari luar negeri dalam mendanai berbagai proyeknya.
“Utang pemerintah lebih dari Rp30 triliun, dari Garuda Indonesia lebih dari Rp1 triliun, lalu dari PLN juga di atas Rp12 triliun. Akhirnya, kalau Pertamina mau ekspansi, kami terpaksa pinjam dana asing.”
Padahal, tegas Ugan, untuk meraih kedaulatan energi, badan-badan usaha milik negara seharusnya tidak terlalu dirongrong ketergantungan dana asing. “Tata kelola migas harus jelas, jangan sampai kekuatan asing merajalela.”
Pertamina mengklaim merugi Rp700 miliar pada 2014, salah satunya dari bisnis penyaluran bahan bakar minyak (BBM). Namun, di luar itu, kerugian ditorehkan oleh utang penyaluran BBM bersubsidi Oktober-November senilai Rp46 triliun yang belum dilunasi pemerintah.
Sementara itu, pemerintah telah menganggarkan Rp25 triliun pada 2015 untuk membayar cicilan utang ke Pertamina. Pembayaran carry over itu bakal dilakukan jika terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) APBN-P 2014.
Dari total carry over utang subsidi BBM sebesar Rp46 triliun, pemerintah sebenarnya telah melunasi Rp13 triliun pada tahun lalu. Adapun, sisa utang senilai Rp8 triliun rencananya dibayarkan pada 2016.
Kepala Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widhyawan Prawiraatmaja berpendapat pemerintah memang harus segera membayar utang, agar BUMN-BUMN lain dapat cepat melunasi tunggakannya kepada Pertamina.
