Kabar24.com, BATU - DPRD Kota Batu, Jawa Timur, menilai pembangunan infrastruktur di kota wisata Batu belum merata. Pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan kota saja.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurohman, mengatakan leading sector pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pengairan dan Bina Marga Kota Batu.
“Karena itu dewan meminta kepada dinas PU, pengairan dan bina marga untuk lebih memerhatikan infrastruktur jalan dan irigasi di kawasan pedesaan,” kata Nurohman, Kamis (8/1/2015).
Menurutnya belum meratanya pembangunan infrastruktur tersebut dirasakan anggota dewan sewaktu melakukan peninjauan sarana irigasi di Kota Batu. Dewan harus melewati jalan makadam sepanjang lebih tiga kilo meter di desa Torongrejo kecamatan Junrejo.
Karena itu idealnya kue pembangunan utamanya infrastruktur pertanian bisa menyentuh hingga ke pelosok desa. Dicontohkan pembangunan gedung olahraga (GOR) terpadu di kawasan stadion Brantas misalnya, pada 2015 Pemkot Batu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
“Fasilitas olahraga memang perlu, namun sektor pertanian juga tidak kalah penting. Sehingga juga perlu diprioritaskan,” jelas dia.
Masalah irigasi di semua desa lanjut dia cukup komplek. Sehingga seharusnya ada skala prioritas apalagi sektor pertanian telah masuk visi Pemkot Batu.
Anggota Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Kota Batu, Kartika Dewi, mengatakan dewan juga telah mencatat semua keluhan petani. Termasuk belum tergarapnya saluran irigasi secara maksimal.
“Perlu ada pemetaan irigasi di Batu untuk menunjang pertanian yang lebih baik. Keluhan petani kami tampung untuk diperhatikan dinas terkait,” ujarnya.
Terkait masalah irigasi, setiap digelar musyawarah dan perencanaan pembangunan (musrenbang) perbaikan irigasi dan jalan sudah diusulkan, namun sejauh ini belum ada tindaklanjutnya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Batu lainnya, Wito Argo, juga menyoroti pelaksanaan program pertanian organik di Batu. Konsep pertanian organik yang sedang digalakkan Pemkot Batu tersbut dinilai masih mengambang dan kurang aplikatif.
Kebijakan kepala daerah mengenai go organic di Batu cukup positif. Namun perlu ada penerjemahan di lapangan yang lebih konkret. Selama ini masih belum ada konsep yang jelas mengenai pertanian organik itu sendiri.
“Pertanian organik itu membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang. Sehingga pelaksanaannya tidak bisa berjalan secara serampangan dan membutuhkan konsep yang berkelanjutan,” tambah dia.
Karena berkelanjutan sehingga pelaksanannya harus berlangsung secara menyeluruh mulai dari tanah, bibit, hingga pupuknya harus jelas dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
