Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

LAM Riau Heran Pemerintah Menggandeng LSM

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku heran karena pemerintah pusat saat ini terlihat akrab dan menjalin mitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan yang selama ini mengritisi Riau.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 23 Desember 2014  |  08:14 WIB
LAM Riau Heran Pemerintah Menggandeng LSM
LAM Riau, Tenas Effendy
Bagikan

Bisnis.com, PEKANBARU--Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku heran karena pemerintah pusat saat ini terlihat akrab dan menjalin mitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan yang selama ini mengritisi Riau.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Tenas Effendy mengaku mengatakan sejumlah negara lain di dunia justru bersikap tegas dengan LSM yang selalu bertindak menyimpang. Salah satu negara di Benua Amerika yakni Peru, justru menyampaikan tuntutan terhadap LSM global Greenpeace karena menyampaikan akisnya di situs cagar budaya. Sebelumnya India juga mengusir LSM lingkungan itu karena mengganggu pertumbuhan ekonomi negara itu.

Sebagai catatan, pertengahan November lalu Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya justru mengunjungi hutan di Riau atas inisiasi sejumlah koalisi LSM.

"Di Indonesia LSM itu justru diajak ke Riau. Saya rasa, perlu kita evaluasi mana yang sesuai dan mana yang tidak. Karena untuk penyimpangan yang sudah terjadi atau yang belum dilakukan, saya kira perlu dibuka secara menyeluruh tentu dengan orang yang paham," katanya seperti di lansir kantor berita Antara di Pekanbaru (23/12).

Pihaknya menilai, apa yang terjadi di Riau saat ini termasuk dengan kemungkinan bahaya laten atau bahaya yang tidak kelihatan, akan tetapi mempunyai potensi untuk muncul yang dilakukan oleh LSM lokal maupun asing di provinsi tersebut perlu diwaspadai.

Dia juga sangat menyayangkan dengan sikap yang ditempuh menteri terkait pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sekitar dua bulan dan terkesan lebih pro terhadap LSM lingkungan, dibanding memperhatikan masyarakat tempatan serta para pelaku usaha di sektor kehutanan.

"Ini demi kebaikan Riau. Kalau dia (Greenpeace) menyimpang, apapun kita lakukan secara bersama-sama untuk menghempangnya. Masyarakat perlu bersama menghadapi bersama DPRD kabupaten/kota, DPRD Riau dan DPR selaku penyambung lidah rakyat harus dikontrol," ujarnya.

"Dan pemerintah Indonesia perlu satu suara dalam menghadapi bahaya laten," kata Tenas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kebakaran hutan riau

Sumber : Antara

Editor : Asep Dadan Muhanda
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top