Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan tidak akan mengambil dividen dari BUMN agar perusahaan-perusahaan tersebut bisa lebih bebas berekspansi.
Presiden Joko Widodo mengatakan BUMN sudah terlalu lama memikul beban dividen hingga sulit berkembang. Beban tersebut, lanjutnya, harus dihilangkan agar BUMN bisa berekspansi mendukung program pembangunan.
"Biar berkembang, biarkan dividen-dividen itu dipakai untuk berkembang lebih besar lagi, asal untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara ini," katanya, Kamis (18/12/2014)
Jokowi tidak cemas keputusan tersebut mengganggu perencanaan APBN. Pemerintah, jelasnya, menjadikan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN.
"Konsentrasi kita kan ke situ, bukan dari pembayaran dividen BUMN-BUMN," kata Presiden.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah berencana mengurangi target setoran BUMN pada 2015. APBN 2015 menetapkan target setoran BUMN tahun depan senilai Rp43,7 triliun, perubahan target setoran BUMN bisa dilakukan pemerintah melalui APBN-P 2015.
Adapun pada APBN-P 2014 setoran BUMN ditetapkan Rp40 triliun. Kementerian BUMN menyatakan hanya Rp36,2 triliun dari target tersebut yang akan tercapai karena bebera BUMN tahun ini rugi.Your message has been sent.
