Bisnis.com, PEKANBARU – Akademisi Universitas Riau Wawan meyakini Presiden Joko Widodo bisa lebih jernih dalam memberikan solusi penanganan kebakaran hutan di Riau karena sebagai alumni Fakultas Kehutanan Presiden harusnya lebih cepat memahami permasalahan kehutanan.
Dia mengatakan pemerintah saat ini diharapkan memberikan harapan baru untuk menangani kebakaran lahan gambut yang rutin terjadi di Riau.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerti keunggulan hutan di Riau, sehingga tidak mudah untuk mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan yang dapat menggangu investasi.
"Dari kunjungan selama dua hari di provinsi ini, kami nilai membawa dampak positif bagi pengusaha kehutanan karena Jokowi turun lansung dan tahu serta punya ide terhadap hutan di Riau," papar Ketua APHI Provinsi Riau, Ahmad Kuswara seperti dikutip Antara (12/12).
Dia mengatakan, profil Presiden Jokowi sangat mumpuni dalam menguasai masalah bidang kehutanan karena beliau merupakan lulusan Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, DI Yogyakarta.
Sehingga pembantu Presiden terutama menteri terkait dibidang kehutanan seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya harus bekerja dengan mengimbangi gaya kepemimpinan Jokowi yang tidak menginginkan main cabut izin korporasi kehutanan.
"Menteri terkait harus bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau nanti misalnya diperlukan data baru mengenai kehutanan, mungkin kami atau para pengusaha hutan di Riau siap untuk dipanggil ke Jakarta dalam rangka menjelaskan," ucapnya.
Data terakhir menyebutkan, total luas daratan Provinsi Riau 8,9 juta hektare telah difungsikan menjadi perkebunan sawit sekitar 4 juta hektare dan sekitar 0,8 juta hektare sawit dilakukan dengan budi daya tanaman di lahan gambut.
Kemudian sekitar 1 juta hektare lahan gambut dimanfaatkan untuk budi daya hutan tanaman industri dengan jenis akasia, sekitar 0,5 juta hektare lahan gambut digunakan untuk budi daya tanaman pertanian dan perkebunan lainnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan tidak ada masalah pada izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) di wilayahnya. Bila kini ada permintaan untuk mencabut izin HTI yang didengungkan segelintir pihak, tentu akan mengganggu iklim investasi di daerah.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Irwan Effendi mengatakan terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Riau beberapa waktu lalu dengan agenda memantau pengawasan pencegahan kebakaran hutan, tidak ada kata-kata pencabutan izin HTI, tapi hanya evaluasi izin.
“Jadi perlu ditegaskan tidak ada penyebutan pencabutan izin oleh Presiden Jokowi tapi hanya evaluasi izin. Selain itu juga dibicarakan tentang bagaimana efektifitas penanganan dan upaya pencegahan kebakaran hutan oleh perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (11/12).
Dari pembicaraan tersebut akhirnya terungkap fakta bahwa pelaku pembakaran hutan yang ditemukan oleh pihak kepolisian bukan dari pihak perusahaan tapi dari orang yang tinggal di sekitar lahan dan sama sekali tidak memiliki izin untuk mengelola kawasan tersebut.
