Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah organisasi sipil, di antaranya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah pusat membentuk tim independen terkait dengan dugaan pembunuhan terhadap lima pelajar di Paniai, Papua pada 8 Desember.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan dugaan pembunuhan tersebut menjadi noda dalam peringatan Hari HAM Dunia yang jatuh pada 10 Desember. Dia mengungkapkan pemerintahan Jokowi harus bertindak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut secara tuntas.
Berdasarkan penyelidikan Kontras, dugaan pembunuhan dan penembakan sewenang-wenang itu dilakukan oleh aparat TNI karena mobil mereka ditahan oleh tiga remaja sipil akibat lampu yang tak menyala pada malam sebelumnya. Para remaja itu tengah menjaga keamanan pondok yang digunakan untuk perayaan Natal.
Tak terima, aparat TNI kemudian kembali ke markas dan mengajak sejumlah rekannya untuk akhirnya menganiaya ketiganya, namun dua orang berhasil lolos. Pagi harinya, warga Paniai berkumpul untuk meminta pertanggungjawaban dan membakar mobil yang digunakan TNI tersebut.
Ketika masyarakat tengah berkumpul, tanpa ada pembicaraan untuk masalah tersebut, aparat diduga langsung menembak secara brutal dan empat orang tewas di tempat, 13 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit, namun satu orang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
"Penyelesaian atau penanganan kasus ini harus mendapatkan reaksi segera dari pemerintahan Jokowi yang hari ini memberikan pidato dalam rangka memperingati Hari HAM," kata Haris dalam keterangan resminya, Rabu (10/12/2014). "Sebab penuntasan kasus pelanggaran HAM tidak bisa diselesaikan hanya melalui mimbar pidato, melainkan harus dipastikan adanya perintah kepada instrumen negara untuk segera bertindak dan menyelesaikan dengan tuntas segala bentuk pelanggaran."
Koordinator Solidaritas Peduli HAM Papua Yan Mote mengatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi pada hari ini terkait dengan dugaan penembakan tersebut. Para demonstran akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI dan kantor perwakilan PBB.
“Kami mengundang semua pemerhati masalah kemanusiaan untuk bergabung dalam aksi kemanusiaan,” kata Yan.
Terkait dengan hal tersebut, Kontras mendesak pemerintah pusat untuk membentuk tim independen dan segera mengunjungi Enarotali, Paniai guna menyelidiki dugaan pembunuhan tersebut. Pemerintah juga diminta melibatkan unsur Komnas HAM, LPSK, Polri dan Kompolnas, serta perwakilan masyarakat.
Organisasi itu juga mendesak pemerintah untuk memberikan layanan pemulihan medis dan psikososial kepada korban, termasuk perlindungan saksi dan korban di lapangan. Selain itu, papar Kontras, juga harus dilakukan dialog konstruktif pada masyarakat Papua untuk menyelesaikan konflik di sana.
"Peristiwa kekerasan ini menjadi noda dalam dalam peringatan untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan secara khusus, menambah luka dalam masyarakat Papua," papar Haris.
Data Kontras menyebutkan lima korban tewas adalah Simon Degei (18 tahun), pelajar SMA Negeri 1 Paniai, kelas 12; Otianus Gobai (18 tahun) pelajar at SMA Negeri 1 Paniai, kelas 12; Alfius Youw (17 tahun) pelajar SMA Negeri 1 Paniai, kelas 12; Yulian Yeimo (17 tahun) pelajar SMA Negeri 1 Paniai, kelas 9; dan Abia Gobay (17 tahun) pelajar SMA Negeri 1 Paniai, kelas 12. Selain itu terdapat 13 korban lainnya yang tengah dirawat di Rumah Sakit Mahdi. (Bisnis.com)
