Bisnis.com, JOGJA – Potensi pendapatan yang hilang atau kerugian sektor perhotelan di Yogyakarta akibat penerapan kebijakan pembatasan kegiatan pertemuan pemerintahan di luar kantor diproyeksikan mencapai lebih dari Rp6,8 miliar.
Hal itu dikemukakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Istijab Danunegoro saat ditemui di Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Kamis (4/12/2014).
Istijab mengatakan sudah menerima laporan adanya pembatalan pelaksanaan kegiatan pertemuan instansi pemerintahan di sejumlah hotel di Yogyakarta.
Dia mencontohkan pembatalan kegiatan pertemuan yang dialami oleh Inna Garuda. Tadinya, ujarnya, hotel bintang empat yang berlokasi di Jl. Malioboro dan telah beroperasi sejak 1908 itu telah menerima pesanan untuk kegiatan pertemuan (meeting, incentive, convention, and exhibition/ MICE) dari sejumlah instansi pemerintahan.
Namun demikian pesanan tersebut dibatalkan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan pertemuan di luar kantor untuk lembaga atau instansi pemerintahan. Akibat pembatalan itu, ujar Istijab, Inna Garuda kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp1,68 miliar.
Hal serupa juga dialami oleh hotel bintang empat yang terletak di Jl. Raya Laksda Adi Sucipto, Grand Quality Yogyakarta. Akibat pembatalan, ujarnya, Grand Quality kehilangan potensi pendapatan hampir Rp600 juta.
“Di Yogyakarta saat ini ada 68 hotel bintang. Jika satu hotel hilang Rp100 juta saja, dikalikan dengan jumlah hotel yang ada, potensi kerugiannya mencapai Rp6,8 miliar,” katanya.
Istijab mengemukakan sektor pemerintahan merupakan penunjang utama bisnis MICE yang dilakukan oleh perhotelan.
Dia menyebutkan rata-rata kontribusi intansi pemerintahan terhadap bisnis MICE yang dilakukan hotel dapat mencapai 40%. Di kota-kota kecil, tingkat ketergantungan hotel terhadap kegiatan MICE instansi pemerintahan lebih tinggi, hingga 80%.
“Kalau sampai kegiatan MICE [pemerintah] di hotel ditiadakan, kita bisa kehilangan 40%. Bahkan di kota-kota kecil, hotel itu bisa sampai 80% hidupnya dari MICE, pelatihan, penataran, seminar, dan sebagainya,” tuturnya.
Jika hotel sepi, minim tamu, dan pendapatan berkurang, ujarnya, ancaman yang menanti adalah kolaps. “Bisa terjadi minimal pengurangan pegawai atau pengurangan jam kerja. Tenaga kerja harian dan kontrak mungkin dikurangi dan hanya memakai tenaga kerja tetap,” katanya.
