Bisnis.com, JAKARTA—Sedikitnya 40 anak petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) tak dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasar dengan masih berlangsungnya konflik lahan antara perusahaan sawit dan penduduk di provinsi tersebut.
Nurman Nuri, salah satu pemangku adat SAD, mengatakan sejak akhir 2013, perusahaan membuat kanal--yang disebut parit gajah--dengan kedalaman 6 meter dan lebar 6 meter, sehingga akses petani menuju ke pasar lebih terhambat. Sebelumnya, petani menjual hasil tanaman karet, durian, dan pisang ke Pasar Johor dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sehingga lebih cepat.
Untuk menyiasatinya, para petani membuat jembatan kecil dari pohon pinang namun hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Hal tersebut membuat mereka lebih lambat menuju ke pasar.
"Parit itu membuat petani tak bisa menjual hasil produksinya ke pasar. Untuk sampai ke pasar bisa sampai 1 jam karena hasil tanaman digotong dengan jalan kaki," kata Nurman saat ditemui Bisnis di Komnas HAM, Rabu (3/12/2014).
"Sebagian besar mengungsi karena semuanya habis, dan yang bertahan, akses mereka dipersulit dengan adanya parit tersebut," paparnya.
Lokasi yang berkonflik terletak di Dusun Tanah Menang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari. Dalam area yang dikelilingi parit tersebut, terdapat sedikitny dua RT dengan sekitar 150 kepala keluarga.
Pada Desember 2013, terjadi dugaan penggusuran dan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para petani dan warga SAD. Akibat penggusuran tersebut, banyak penduduk lokal kehilangan pondok sekaligus harta benda lainnya.Diperkirakan, terdapat 40 anak putus sekolah dari pelbagai tingkat, terutama didominasi oleh mereka yang duduk di sekolah dasar.
Nurman mengatakan sekitar 40 anak dengan mayoritas pendidikan di sekolah dasar tak lagi melanjutkan sekolahnya, karena harus mengungsi atau tak memiliki biaya. Parit tersebut, paparnya, dibangun oleh PT Asiatic Persada untuk menghambat akses para petani, baik untuk membeli kebutuhan pokok maupun menjual hasil tanamannya.
Para petani Jambi dan warga SAD tiba di Jakarta pada 26 November setelah melakukan aksi jalan kaki sejak 15 Oktober dari Jambi. Mereka menggunakan teras yang ada di kantor Komnas HAM sebagai tempat menginap sementara.
Salah satu warga SAD, Ahmadi mengatakan anaknya yang sebelumnya menempuh pendidikan dasar, tak dapat lagi meneruskan akibat konflik berkepanjangan. Warga lainnya, Abas Ubuk, juga menyatakan hal serupa bahwa anaknya di tingkat sekolah menengah pun tak bisa melanjutkan kembali.
"Kami meminta Presiden Jokowi memperhatikan pendidikan anak kami yang putus sekolah karena konflik agraria," kata Nurman. "Kami meminta lahan kami dikembalikan, sehingga kehidupan kami berjalan normal," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
